Kasus ini bermula pada periode 2020-2022 ketika Amsal, melalui perusahaannya CV Promiseland, menawarkan jasa pembuatan video profil kepada 20 desa di empat kecamatan di Kabupaten Karo.
Dalam proposalnya, biaya produksi ditetapkan sekitar Rp30 juta per desa. Namun, hasil audit Inspektorat Kabupaten Karo menyebutkan biaya tersebut seharusnya hanya sekitar Rp24,1 juta. Selisih harga inilah yang kemudian dianggap sebagai potensi kerugian negara.
Jaksa dalam persidangan menyebut total kerugian negara mencapai Rp202 juta. Angka yang cukup untuk mengubah video profil desa menjadi “film horor” bagi pembuatnya.
Namun, pihak kuasa hukum Amsal mempertanyakan dasar perhitungan tersebut.
“Ini yang paling kita garis bawahi. Perhitungan Rp200 juta ini dari mana?” ujar pengacara Amsal, mempertanyakan logika di balik angka yang dijadikan dasar tuntutan.
Komisi III DPR juga mengingatkan bahwa putusan dalam kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi industri kreatif di Indonesia. Jika kerja kreatif terus diukur dengan pendekatan kaku, maka bukan tidak mungkin pelaku industri akan lebih sibuk menghitung risiko hukum daripada menghasilkan karya.
Habiburokhman bahkan menyerukan agar majelis hakim mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya hukuman ringan, dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
Kasus Amsal kini menjadi potret ironis tentang bagaimana batas antara kreativitas dan kriminalitas bisa menjadi kabur ketika standar penilaian tidak seragam.
Di satu sisi, negara ingin mendorong industri kreatif sebagai motor ekonomi. Di sisi lain, pelaku kreatif justru berpotensi tersandung hukum karena tafsir harga yang berbeda.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
