Jaksa melihatnya sebagai potensi kerugian negara. Namun, tim kuasa hukum Amsal mempertanyakan logika perhitungan tersebut. Mereka menyoroti bahwa sejumlah komponen kerja kreatif dari ide, editing, hingga produksi teknis yang justru dinilai “nol rupiah” oleh auditor. Sebuah penilaian yang jika diikuti mungkin bisa menginspirasi industri kreatif untuk bekerja dengan imajinasi tanpa biaya.
Dalam pembelaannya, Amsal berkali-kali menegaskan dirinya bukan pengelola anggaran, melainkan penyedia jasa. Ia bahkan sempat menyampaikan langsung keluhannya kepada DPR, dengan nada yang lebih emosional daripada skrip video mana pun yang pernah ia buat.
“Kalau mahal, kenapa tidak ditolak?” begitu kira-kira logika sederhana yang ia ajukan logika pasar yang tiba-tiba harus bertarung dengan logika hukum.
Ia juga mengingatkan bahwa proyek tersebut dilakukan di masa pandemi Covid-19, saat banyak pelaku kreatif berusaha bertahan hidup dengan cara apa pun yang masih legal menurut akal sehat meski belum tentu menurut tafsir hukum.
Kasus ini menyisakan pertanyaan klasik yang belum juga selesai dijawab: di mana batas antara harga jasa kreatif dan dugaan korupsi? Ketika ide dihargai nol, apakah yang tersisa hanya risiko?
Sementara itu, putusan hakim hari ini akan menjadi lebih dari sekadar vonis bagi satu orang. Ia berpotensi menjadi preseden bagi ribuan pekerja kreatif lain yang mungkin kini mulai berpikir ulang sebelum mengirim proposal ke pemerintah, takut-takut bukan revisi yang datang, melainkan panggilan penyidik.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
