LOCUSONLINE, JAKARTA – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih resmi naik kelas dari sekadar bangunan fisik menjadi eksperimen ekonomi nasional. Bedanya, untuk sementara, yang mengelola bukan warga desa, melainkan korporasi negara.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan operasional Kopdeskel yang sudah rampung akan dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun ke depan. Penugasan ini, kata dia, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Yang sudah siap segera dijalankan sesuai arahan Presiden,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta.
Hingga 31 Maret 2026 pagi, tercatat 3.505 unit Kopdeskel telah selesai dibangun. Namun, alih-alih langsung dikelola masyarakat desa sebagaimana semangat koperasi klasik, pengelolaan awal justru diserahkan ke tangan profesional lengkap dengan jargon digitalisasi, transparansi, dan efisiensi.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut koperasi ini akan dijalankan “secara modern dan profesional.” Warga desa tetap dilibatkan, tapi posisinya lebih sebagai pengawas bukan pengendali utama.
Di sinilah letak ironi yang terlalu halus untuk tidak disadari, koperasi yang secara filosofi adalah milik anggota, kini “dititipkan” dulu ke BUMN agar belajar berjalan.
Untuk meredam skeptisisme, pemerintah menyiapkan angka yang terdengar nyaris utopis 97 persen keuntungan akan dikembalikan ke desa. Dari jumlah itu, 82 persen dijanjikan langsung ke warga dalam bentuk kupon bulanan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
