Kupon tersebut bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, gas, obat-obatan, hingga listrik, ini semacam “ekonomi sirkular versi desa”, di mana uang berputar di tempat yang sama.
Namun, skema ini juga memunculkan pertanyaan sederhana: apakah ini koperasi yang menggerakkan ekonomi warga, atau sistem distribusi yang mengatur konsumsi warga?
Di luar 3.505 unit yang sudah siap, pemerintah mencatat masih ada 25.121 titik dalam tahap pembangunan, serta 33.168 lokasi yang siap dibangun. Targetnya, jumlah tersebut akan tembus 40.000 titik pada Juni 2026.
Angka yang impresif jika tidak diikuti dengan pertanyaan klasik pembangunan: apakah kesiapan operasional bisa mengejar kecepatan pembangunan fisik?
Program ini, pada akhirnya, berdiri di antara dua dunia: idealisme ekonomi kerakyatan dan realitas manajemen modern. Desa dijanjikan kemandirian, tapi untuk sementara harus “dipandu” oleh korporasi.
Di satu sisi, negara ingin memastikan koperasi tidak gagal seperti banyak program sebelumnya. Di sisi lain, pendekatan ini justru menegaskan bahwa kepercayaan terhadap pengelolaan mandiri masih setengah jalan.
Jika berhasil, ini bisa menjadi model baru koperasi era digital. Jika gagal, ia hanya akan menjadi satu lagi proyek besar dengan narasi besar yang ujungnya kembali ke pertanyaan lama, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan?*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
