Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun ikut disesuaikan. Jika sebelumnya berjalan penuh, kini dipadatkan menjadi lima hari dalam sepekan dengan potensi penghematan mencapai Rp20 triliun. Sebuah langkah efisiensi yang, sekali lagi, menunjukkan bahwa negara sedang berhitung ketat.
Meski demikian, para analis melihat kebijakan ini lebih sebagai “menunda kenyataan” ketimbang solusi jangka panjang.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menyebut bahwa langkah pemerintah ibarat menambal kebocoran kapal tanpa benar-benar memperbaiki lambungnya.
“Persoalannya bukan mampu atau tidak menahan harga BBM, tapi seberapa mahal biaya yang harus dibayar karena menunda penyesuaian. Kalau harga minyak dunia terus tinggi, ruang fiskal akan cepat tergerus,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pada akhirnya akan dihadapkan pada pilihan klasik, menambah utang, memangkas belanja lebih dalam atau yang paling dihindari itu menaikkan harga BBM juga.
Dengan kata lain, kebijakan ini lebih menyerupai strategi “tahan dulu, pikir nanti”.
Di tengah situasi ini, pemerintah tampak memilih menjadi penyangga antara gejolak global dan dompet rakyat. Namun, pertanyaannya tinggal satu: sampai kapan napas itu bisa ditahan?*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
