Di tengah polemik tersebut, pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan normal. Artinya, meski ASN “di rumah”, masyarakat tetap harus bisa dilayani tanpa gangguan.
Namun, seperti banyak kebijakan lainnya, efektivitasnya sangat bergantung pada dua hal klasik: pengawasan dan kedisiplinan.
Di balik kebijakan ini, ada misi lain yang tak kalah penting dari penghematan bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik.
DPR bahkan mendorong agar kebijakan ini tidak berhenti di birokrasi, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki transportasi publik dan menekan polusi.
Apakah ini solusi penghematan energi yang dimulai dari rumah secara harfiah?.
Pemerintah membuka opsi evaluasi berkala terhadap kebijakan ini. Jika terbukti efektif, bisa dilanjutkan. Jika tidak, bukan tidak mungkin akan diubah termasuk soal pemilihan hari.
Sementara itu, publik menunggu satu hal sederhana: apakah Jumat akan tetap menjadi hari kerja, atau perlahan berubah menjadi “hari pemanasan akhir pekan”?
Dalam praktik birokrasi, jawabannya sering kali bukan di aturan, melainkan di kebiasaan.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
