LOCUSONLINE, MINAHASA – Publik kembali disuguhi kisah klasik yang terlalu sering terulang: aparat yang sedang menangani kasus sensitif tiba-tiba dipindahkan. Kali ini datang dari tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui sosok Vicky Aristo Katiandagho yang memilih mundur setelah mutasi yang dinilainya penuh tanda tanya.
Video pengunduran diri Aipda Vicky mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Unit Tindak Pidana Khusus Satreskrim Polres Minahasa sebuah posisi yang tidak jauh dari urusan “panas”, yakni penanganan kasus korupsi.
Namun pada 9 Oktober 2024, ia dimutasi ke Polres Kepulauan Talaud. Secara administratif, mutasi memang hal biasa. Tapi seperti kopi tanpa gula, publik merasa ada yang pahit di balik keputusan ini.
Secara resmi, mutasi disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Namun, Vicky mengaku menangkap persepsi berbeda.
“Seolah-olah saya melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Sebagai anggota Bhayangkara, ia menegaskan siap menjalankan perintah. Tapi sebagai manusia yang kebetulan masih punya logika, ia merasa berhak bertanya.
Dan pertanyaannya cukup sederhana, kenapa?
Dalam surat yang dikirim ke Kapolri, Vicky mengurai sejumlah kejanggalan. Ia bukan putra daerah Talaud, tidak pernah mengajukan mutasi, bahkan tidak ada rekomendasi dari atasan langsung maupun permintaan dari Polres tujuan.
Sebagai Bintara berpangkat Aipda, ia juga menyoroti bahwa sistem mutasi untuk golongan ini berbeda dengan perwira. Belum lagi statusnya sebagai anggota Sentra Gakkumdu, yang seharusnya tidak dimutasi menjelang Pilkada kecuali dalam kondisi tertentu.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
