LOCUSonline, JAKARTA – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke bantaran rel kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada 26 Maret 2026, tampaknya bukan sekadar agenda blusukan biasa. Dari tepian rel yang selama ini identik dengan hunian darurat, lahir janji besar untuk membangun tempat tinggal layak bagi masyarakat.
“Insyaallah kita akan segera membangun hunian yang layak,” ujar Prabowo kala itu janji yang terdengar sederhana, namun belakangan tersandung realitas klasik negeri ini tanah negara yang “ternyata sudah ada yang menempati duluan”.
Menindaklanjuti arahan presiden, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait langsung bergerak mencari lahan untuk pembangunan rumah susun (rusun). Namun, alih-alih menemukan tanah kosong, tim justru menemukan fakta yang lebih “padat” sejumlah lahan negara telah dikuasai organisasi masyarakat (ormas).
Salah satu titik panas terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, Ara sapaan akrab Maruarar bertemu langsung dengan Rosario de Marshall, tokoh yang dikenal mengelola lahan melalui organisasi yang dipimpinnya.
Dialog pun tak terelakkan. Ara datang membawa misi “rumah rakyat”, sementara Hercules membawa klaim pengelolaan berbasis Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
“Ini untuk rakyat, bukan untuk pengembang,” tegas Ara.
Menariknya, Hercules tidak menutup pintu. Ia bahkan menyatakan siap melepas lahan jika memang dibutuhkan negara.
“Kalau ini milik negara, hari ini juga saya serahkan,” ujarnya, sebuah pernyataan yang terdengar seperti solusi cepat, meski realisasinya sering kali tak sesederhana ucapan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
