Keputusan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga akses ibadah tetap terjangkau, bahkan ketika biaya operasional melonjak.
Di balik kebijakan ini, terlihat pola klasik pengelolaan fiskal, subsidi dan efisiensi dijadikan alat untuk menjaga stabilitas sosial.
Apakah “cadangan” APBN ini benar-benar tak terbatas, atau hanya pandai disulap saat momen penting?
Yang jelas, untuk musim haji 2026, jamaah bisa bernapas lega, biaya turun, kursi pesawat tetap terbang, dan APBN kembali berperan sebagai “pahlawan tanpa tiket”.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
