“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Didesak untuk Melunasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan RW”
LOCUSONLINE, BANDUNG BARAT – Sejak Januari hingga Mei 2024, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum membayar iuran BPJS/ Pemkab Bandung Barat Nunggak BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan bagi para RT dan RW, menyebabkan kesulitan bagi ahli waris dalam mendapatkan dana Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Didi Rosadi, Sekretaris 2 Forum Komunikasi Ketua RT dan RW KBB, mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024.
“Kami berharap agar Pemda KBB segera membayar jaminan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024, sehingga hak-hak para RT dan RW yang meninggal dapat segera terealisasi,” ungkap Didi Rosadi pada Rabu, 29 Mei 2024.
Menurut Didi, di Kecamatan Cipatat sendiri, terdapat 2 RT yang telah meninggal dan ahli waris mereka belum menerima dana Jaminan Kematian (JKM) karena pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Ridwan Pardiyanto, Ketua Forum RW Desa Padalarang, juga menyatakan bahwa tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi RT dan RW menghambat proses pencairan jaminan kematian bagi pengurus kewilayahan yang meninggal.
Ridwan menambahkan bahwa hingga saat ini, di Desa Padalarang terdapat 2 ahli waris RT yang belum menerima santunan kematian karena iuran BPJS Ketenagakerjaan orang tua mereka belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
“Keterlambatan pembayaran ini menghambat proses pencairan dana jaminan kematian bagi RT dan RW yang meninggal. Hal ini disebabkan karena BPJS Ketenagakerjaan belum menerima pembayaran dari Pemda,” ungkap Ridwan.
Reporter dari Kabupaten Bandung Barat. Fokus pada isu-isu lokal dan berkomitmen untuk menyajikan berita yang akurat serta bermakna bagi masyarakat.
