LOCUSONLINE, JAKARTA – DPP Partai Golkar meminta mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum tidak dikaitkan dengan persoalan lain, termasuk kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) periode 2021-2022.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa keputusan mundurnya Airlangga Hartarto dari pucuk pimpinan Partai Golkar adalah karena ingin fokus sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Keputusan ini diambil terutama dalam masa transisi pemerintahan dari Joko Widodo dan Ma’ruf Amin ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Jadi menurut saya kita tidak perlu lagi mengait-ngaitkan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (11/8) malam.
Doli menekankan bahwa keputusan mundurnya Airlangga dari jabatan ketua umum Partai Golkar merupakan hak pribadi dan hasil dari musyawarah dengan keluarga. Airlangga telah berdiskusi dengan keluarganya sebelum memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Golkar.
“Beliau mengumpulkan keluarganya semuanya dan itu juga berdasarkan kesepakatan keluarga. Jadi musyawarah beliau undang adik-adiknya, keluarganya, anak dan segala macam akhirnya diputuskan seperti itu,” ujar Doli.
Menurut Ketua Komisi II DPR, keputusan Airlangga untuk mundur adalah langkah terbaik yang harus dihormati. Dengan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, Doli meyakinkan bahwa roda organisasi Partai Golkar akan tetap berjalan dan semua agenda-agendanya dapat tetap dilaksanakan.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
