LOCUSONLINE.CO, GARUT – Masyarakat Garut dan sebagian masyarakat di Jawa Barat, khususnya umat muslim dikejutkan oleh berita yang beredar bahwa seorang guru ngaji di daerah Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan Garut dipenjara, karena dilaporkan oleh salah seorang oknum ormas dengan tuduhan pengeroyokan.
Berdasarkan Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), guru mengaji yang bernama Harun Al-Rasyid dituntut 5 Tahun kurungan penjara. Bukan hanya Ustad Harun, salah seorang lainnya yang bernama Abdul Rohman alias Aab juga dituntut dengan dakwaan yang sama.
Setelah tiga bulan dipenjara di Rutan (rumah tahanan) atas perintah Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut, salah seorang pengacara muda bernama Asep Muhidin, S.H., M.H terpanggil hatinya untuk membantu pengacara yang tengah berjuang memberikan hak-hak hukum Harun Al-Rasyid dan adiknya.
Asep Muhidin, S.H., M.H pun diterima dengan baik oleh semua advokat yang sejak awal memberikan dukungan terhadap kedua warga Desa Suci tersebut. Sejak bergabungnya Asep Muhidin, suasana persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Garut pun menjadi heboh. Pasalnya, Asep Muhidin terus bersitegang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Garut, Fiki Mardani, S.H.
Berdasarkan data atau dokumen yang digunakan dalam persidangan diantaranya, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) antara pelapor dan terlapor yang dibuat Polres Garut, surat permohonan visum et revertum yang diajukan Polres Garut ke pihak RSU dr. Slamet Garut, hasil visum et repertum yang dikeluarkan pihak rumah sakit serta keterangan saksi dari pihak terlapor (meringankan) dan pihak pelapor (memberatkan), Asep Muhidin dan timnya meyakini ustad Harun tidak bersalah dan meminta hakim untuk membebaskan Ustad Harun dari segala tuduhan dan mengembalikan nama baiknya.
Namun demikian, pihak JPU pun bersikeras pada pendiriannya, sebagai terlapor Ustad Harun dan Aab tetap harus diganjar penjara lima tahun enam bulan kurungan penjara, karena dianggap terbukti dan bersalah telah melanggar pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.
Berkat ketelitian dan pengalaman selama membantu masyarakat mendapatkan hak-hak hukumnya, Asep Muhidin pun menemukan berbagai kejanggalan, sehingga Asep menilai pihak Kejari Garut dianggap terlalu memaksakan dengan menerapkan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.
“JPU Garut terlalu memaksakan kasus ini, sehingga klien kami harus menjadi korban dan mendekam di penjara sampai dengan kurang lebih empat bulan lamanya. Ada berbagai kejanggalan yang harus diketahui semua pihak terkait penangan proses hukum klien kami, Ustad Harun dan saudara Aab,” terangnya.
Ada tujuh kejanggalan, ujar Asep, yang ia himpun. Pertama tentang laporan yang disampaikan pelapor kepada Polres Garut, kedua tentang proses pemeriksaan yang dilakukan Polres Garut, ketiga surat permohonan visum et repertum dari Polres Garut ke RSU dr. Slamet Garut, keempat visum yang dikeluarkan dokter dari RSU dr. Slamet, kelima pasal yang ditetapkan pihak JPU, keenam pengakuan saksi terlapor yang tidak melihat pemukulan dan kejanggalan yang ketujuh adalah permenkes yang digunakan pihak JPU sudah tidak berlaku.
“Fakta di pengadilan disebutkan bahwa antara pelapor dan terlapor hanya terjadi saling tarik menarik kerah baju, tidak ada yang melihat pemukulan sebagaimana dijelaskan pihak saksi sekaligus terlapor,” katanya.
Bersyukur dan Ucapan Terima Kasih kepada Semua Pendukung Ustad Harun
Kini, tegas Asep, semua tim kuasa hukum Ustad Harun merasa sangat bersyukur karena Ustad Harun sudah bisa menghirup udara segar dan dikembalikan kepada pihak keluarganya. Namun demikian, ia tetap merasa kecewa dengan penilaian hakim yang menanggap bahwa pemukulan terhadap pelapor itu ada.
“Alhamdulillah pa Ustad Harun sudah dikeluarkan dari Rumah Tahanan atau Rutan Kabupaten Garut. Kami atas nama kuasa hukum dan semua pendukung merasa bahagia dan terharu. Tapi ada hal yang ingin sampaikan bahwa klien kami tidak melakukan pemukulan atau pengeroyokan. Fakta di persidangan membuktikan bahwa hanya terjadi tarik menarik kerah baju antara pelapor dan terlapor,” katanya.
Asep menegaskan, walaupun tidak terbukti melakukan pengeroyokan, tapi hakim menjatuhkan vonis terbukti bersalah dan dihukum dengan pidana percobaan 4 bulan. Untuk itu Asep meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam bertindak, agar tidak berhadapan dengan hukum.
“Tarik menarik kerah baju saja bisa sampai dipidana, Untuk itu, mari kita ambil pelajaran dari kasus Pak Ustad Harun. Kita harus hati-hati, jangan sampai terjebak oleh hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri. Namun, apabila kita merasa benar, maka jangan pernah takut untuk menegakan keadilan,” terangnya.
Siapa Asep Muhidin, S.H., M.H
Berbagai persoalan muncul ke permukaan, setelah salah seorang warga Garut yang berprofesi sebagai advokat sering membuat berbagai statemen di berbagai media massa dan media sosial. Setiap statemennya dianggap berani dan bahkan terlalu berani, sehingga banyak mengundang perhatian banyak pihak.
Ada beberapa kasus yang awalnya tidak diketahui oleh masyarakat umum. Namun karena informasi yang disampaikan advokat ini disertai dengan data, maka tidak sedikit masyarakat menjadi penasaran dan mengikuti terus informasi yang disampaikannya, salah satunya kasus dugaan korupsi pembangunan Jogging Track yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga (dispora) tahun 2022 lalu.
Selain itu, ada juga peristiwa yang menjadi viral diakhir tahun 2024 lalu. Salah seorang guru ngaji dipenjara gara-gara dilaporkan oleh salah seorang oknum ormas ke pihak Kepolisian. Namun, setelah mengikuti fakta-fakta persidangan, advokat satu ini menemukan berbagai kejanggalan yang menyebabkan guru ngaji tersebut harus dipenjara.
Atas keberaniannya, advokat yang bergabung bersama tim Kuasa Hukum Ustad Harun dkk sebelumnya yakni kantor hukum Firman S Rohman dan Rekan ini membuka satu persatu setiap tabir yang dianggap janggal. Lalu, siapakah Advokat ini dan apa saja pengalaman yang pernah dijalaninya, sehingga memiliki keberanian untuk terus menyuarakan kebenaran dan keadilan.
Advokat ini adalah Asep Muhidin, S.H., M.H, pengacara muda yang sedang memberikan hak-hak hukum beberapa warga Jawa Barat di meja pengadilan dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di luar Pengadilan.
Asep Muhidin merupakan alumni STHG (Sekolah Tinggi Hukum Garut) tahun 2021 dan Alumni Universitas Islam Bandung (unisba) Tahun 2023. Sebelum menyelesaikan studinya dia merupakan wartawan di sejumlah media dan pernah magang di Kajaksaan Negeri Kabupaten Garut, sehingga pengalamannya itu sangat membantunya profesinya sebagai advokat.
“Pendidikan saya, baik di saat S1 maupun S2 saya memilih jurusan HTN atau Hukum Tata Negara,” tandas Asep Muhidin saat ditanya tentang fakultas mana yang ia pernah duduki disaat menimba ilmu.
Menurutnya, jurusan Hukum Tata Negara mempelajari struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara serta hubungan antara negara dan warga negara. Materi yang dipelajari mencakup hukum konstitusi, hukum administrasi negara, dan hukum pemerintahan daerah.
“Di saat negara Indonesia merdeka sampai saat ini, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mempelajari struktur dan fungsi lembaga di Negara Indonesia. Bahkan di dunia kerja yang nota bene merupakan masyarakat yang sudah dewasa masih banyak yang belum tahu tentang nama, peranan dan fungsi lembaga,” katanya.
Akibatnya, ucap Asep, banyak masyarakat Indonesia yang merasa bingung sendiri, ketika memiliki keperluan dengan suatu lembaga. Bahkan, masih banyak masyarakat yang tidak tahu kemana harus membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk).
“Karena ketidak tahuan ini akhirnya menyulitkan dirinya sendiri, padahal KTP itu sangat penting. Semua keperluan yang ada di negara ini harus diawali dengan KTP,” terangnya.
Semasa kuliah Asep Muhidin sudah terbiasa mempraktekan metode yang digunakan dalam hukum administrasi negara, sehingga ketika menjadi advokat, dirinya merasa perlu untuk menguji setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik Undang-Undang, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (PP), Peraturan Daerah Provinsi hingga Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, bahkan sampai ke Keputusan Bupati dan aturan terkait dengan program pembangunan di tingkat desa.
“Kewajiban manusia itu adalah belajar atau menuntut ilmu, maka apa yang saya lakukan dalam berbagai perkara saya anggap sebagai praktek dari hasil belajar. Prinsip saya, secara teori memang sudah ada saat di kampus, namun teori itu harus dibuktikan. Maka, apapun yang saya gugat, perkara apapun yang saya laporkan tidak lain adalah bagian dari belajar,” jelasnya.
Dengan demikian, Asep tidak pernah mempermasalahkan soal menang atau kalah. Karena dirinya tidak akan pernah tahu kapan menang dan kapan kalah.
“Waktu itu gaib, namun tentunya saya harus punya prediksi yang dibuat secara empiris. Ilmu dan data yang saya punya, saya kombinasikan menjadi sebuah gerakan dalam bentuk pelaporan atau gugatan. Kalau argumen dan data saya kuat, maka saya yakin bisa menang, tapi saya juga harus menerima kalau saya kalah. Intinya, semua yang ada di hadapan kita adalah media pembelajaran,” katanya.
Tidak Memiliki Target Bekerja di Pemerintah atau Lembaga Politik
Biasanya, setiap orang yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, maka hampir seluruhnya memiliki terget untuk bekerja. Namun hal itu tidak berlaku untuk Asep Muhidin. Sebelum kuliah, disaat kuliah bahkan sesudah menyelesaikan jenjang pendidikan strata 2 (S2), Asep Muhidin tidak pernah memiliki target untuk bekerja atau mendapat perkara.
Sebenarnya, peluang karier bagi lulusan HTN dari universitas mana saja memiliki jenjang karier yang luas, seperti konsultan hukum pemerintahan, staf ahli legislatif, atau bekerja di lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), namun dirinya tidak pernah terbersit sedikit pun untuk bekerja pada lembaga itu.
“Yang saya lakukan adalah mengaplikasikan setiap pemahaman saya tentang hukum. Sehingga, apapun yang saya lakukan itu mengalir apa adanya. Namun tentu, fakta yang saya dapatkan selama ini ilmu hukum yang saya pelajari sangat bermanfaat bagi saya dan masyarakat dan Pemerintah,” imbuhnya.
Membantu Kebebasan Pegi Setiawan
Kasus dugaan pembunuhan terhadap dua warga Cirebon, Vina dan Eki sempat menggegerkan dunia. Pasalnya, kematian dua sejoli tersebut diduga melibatkan banyak pihak dan dikait-kaitkan dengan berbagai peristiwa di Indonesia. Bahkan, sejumlah tokoh politik dan tokoh nasional di Indonesia ikut terjun mendalami dan ikut melakukan penelusuran tentang kisah kematian Vina dan Egi.
Sebagian kisah kematian Vina dan Eki diadopsi kedalam sebuah film dan ditayangkan di sejumlah bioskop. Akibatnya, hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang ada di tanah air dan diluar negeri ikut terlibat dan terus mengikuti perkembangan proses hukum pembunuhan Vina dan Eki.
Ditengah perjalanan proses hukum yang berlangsung sekitar delapan tahun lamanya, pihak Kepolisian Polda Jabar melakukan ekspose besar-besaran. Polda Jabar mengaku telah menangkap otak pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Usai melaksanakan ekspose yang dilakukan Polda Jabar, warga yang dituding sebagai otak pelaku kejahatan adalah Pegi Setiawan, seorang kuli bangunan yang terlihat baik dan polos.
Sebelumnya, masyarakat yang menonton tayangan di televisi langsung menghujat Pegi Setiawan. Saat itu juga Pegi dianggap sebagai pembunuh berdarah dingin yang keji dan harus dihukum seberat-beratnya.
Beruntung, salah seorang wartawati mengejar Pegi Setiawan yang sedang digiring petugas Polda Jabar ke ruang tahanan. Wartawati itu terus melancarkan pertanyaan kepada Pegi Setiawan. Pegi pun mengaku bukan pembunuh, tidak mengenal korban dan bersumpah serta rela mati jika ia telah melakukan perbuatan keji.
Jawaban Pegi Setiawan langsung mendapat respon dan dukungan dari berbagai pihak. Banyak masyarakat yang tidak percaya jika Pegi Setiawan adalah otak pelaku pembunuhan dan pemerkosaan.
Asep Muhidin pun tidak ketinggalan mengikuti proses hukum yang menjerat Pegi Setiawan. Berdasarkan analisanya, Pegi bukan lah pelaku yang sebenarnya. Pegi Setiawan bisa menjadi korban salah tangkap. Instingnya sebagai wartawan pun bergerilya dan melakukan pencarian informasi tentang Pegi Setiawan dengan bertanya kepada rekan-rekannya di Bandung dan Cirebon.
Setelah mendapat informasi dan merasa yakin jika Pegi Setiawan bukanlah pembunuh, ia pun berencana membantu Pegi mendapatkan hak-hak hukumnya sebagai warga Negara. Gayung bersambut, tim kuasa hukum Pegi Setiawan di Cirebon mangajaknya untuk bergabung untuk bersama-sama melepaskan Pegi Setiawan dari praktek hukum yang tidak profesional.
Asep Muhidin bergabung dengan puluhan advokat pembela Pegi Setiawan. Ia bersama pengacara-pengacara handal lainnya memusatkan perhatiannya terhadap kasus Pegi Setiawan. Pasalnya, ia sangat meyakini jika Pegi Setiawan wajib diselamatkan.
“Alhamdulillah saya bisa ikut begabung dengan tim kuasa hukum lainnya untuk membebaskan Pegi Setiawan. Itu adalah momen yang sangat bersejarah, dimana kami semua berjuang mati-matian untuk menyelamatkan nyawa Pegi dari ancaman hukum mati karena tuduhan sebagai pembunuh dan otak pelaku kejahatan,” terang Asep Muhidin saat ditanya pengalamannya membela Pegi. (asep ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
Bergabunglah dengan Tim Jurnalis Kami!
Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.🔗 Tunggu apa lagi!
Daftar sekarang dan jadilah bagian dari tim kami!
