LOCUSONLINE, BANDUNG – KDM Larang Sekolah Gelar Study Tour: Gubernur terpilih Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa sekolah di Jawa Barat tidak boleh menyelenggarakan kegiatan yang membebankan biaya kepada siswa, seperti study tour dan renang. Kebijakan ini diambil untuk memastikan pendidikan yang merata dan bebas pungutan tambahan bagi semua kalangan.
“Sekolah tidak boleh memungut biaya untuk kegiatan apa pun, termasuk studi tour atau renang. Pendidikan harus menjadi hak semua anak tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua,” ujar Kang Dedi.
Pernyataan Kang Dedi mendapat respons positif dari masyarakat, yang mengapresiasi langkah tegas ini. Banyak yang berharap agar kebijakan tersebut segera dituangkan dalam bentuk regulasi yang mengikat.
“Semoga pernyataan tersebut segera dituangkan dalam Peraturan Provinsi Jawa Barat agar lebih kuat dan mengikat semua sekolah,” kata Bang Pede, Influencer Kota Bekasi.
Kang Dedi juga menekankan bahwa guru dan kepala sekolah harus fokus pada tugas utamanya, yaitu mengajar. Ia melarang sekolah untuk mengadakan piknik dan meminta Dinas Pendidikan untuk tidak membebani guru dengan aplikasi untuk laporan.
“Tidak ada piknik-pikinik. Lalu suka ada tuduhan, jual LKS segala macam, hindarin enggak usah. Seragam sekolah jangan disiapin sekolah. Suruh beli masing-masing. Jangan cari penyakit,” ujar Kang Dedi.
“Guru jangan terlalu banyak aplikasi. Pusing. Tugas guru itu mengajar, bukan bikin laporan. Saya juga gubernur enggak sanggup kalau bikin laporan,” beber Dedi.
Kang Dedi menyarankan agar Dinas Pendidikan menunjuk konsultan untuk urusan administrasi, kenaikan kepangkatan, dan membantu guru dalam menjalankan tugasnya.
“Saya minta Dinas Pendidikan tunjuk para pegawai yang bukan guru untuk membantu guru, kepala sekolah untuk urusan administratif. Jangan kepala sekolah urusin SPJ, saya enggak mau,” tegas dia.
Harapan Baru bagi Pendidikan di Jawa Barat
Langkah Kang Dedi ini menjadi harapan baru bagi dunia pendidikan di Jawa Barat. Masyarakat berharap kebijakan ini dapat segera diterapkan secara efektif demi menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan bebas pungutan bagi seluruh anak bangsa.
Editor: Bhegin
