LOCUSONLINE, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program pembinaan kedisiplinan bagi pelajar bermasalah dengan pendekatan ala militer. Puluhan siswa dari berbagai sekolah akan menjalani pendidikan karakter di barak militer dalam beberapa bulan mendatang. Rabu, 7 Mei 2025
Kebijakan ini menuai sorotan dari sejumlah pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil yang menilai pendekatan tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Meski menuai kritik, Gubernur Dedi justru berencana memperluas cakupan program. Tak hanya pelajar, ia juga berniat mengikutsertakan orang dewasa yang dinilai bermasalah secara sosial—seperti individu yang sering mabuk atau terlibat dalam kelompok jalanan—untuk mengikuti pelatihan serupa.
“Program ini akan diperluas untuk masyarakat dewasa yang sering membuat keresahan. Mereka akan diserahkan ke Kodam III untuk dibina di Depo Pendidikan Bela Negara (Dodik) di Lembang,” ujar Dedi saat kunjungan ke Dodik Bela Negara, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/5).
Melansir berita CNN Indonesia, Koordinator Peneliti Imparsial, Annisa Yudha, yang menilai pendekatan militeristik dalam pembinaan sipil melanggar batas antara ranah militer dan sipil. Ia menyebut program ini sebagai bentuk militerisasi urusan sipil yang dapat mengancam kebebasan sipil dan demokrasi.
“Langkah ini menunjukkan inferioritas sipil terhadap militer dan bisa berdampak buruk pada tatanan demokrasi. Kebebasan warga bisa tergerus jika negara tidak lagi mampu memberikan perlindungan terhadap hak sipil,” ujar Annisa kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/5).
