LOCUSONLINE.CO, GARUT – Pansel Direksi Perumdam Tirta Intan Akan Digutan ke PTUN Bandung dan Minta Diganti. Ini Alasannya !!!
Ketua GLMPK (Gerbang Literasi Perjuangkan Keadilan), Bakti Safaat mengaku miris dengan kebijakan yang dibuat oleh Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kabupaten Garut.
Pasalnya, Pansel penjaringan calon Direksi Perumdam Tirta Intan telah terbukti nyata dengan sengaja diduga kuat mengangkangi Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 8 Tahun 2018 Juncto Peraturan Bupati (perbup) No. 18 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
Untuk itu, GLMPK akan membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
“Rabu tanggal 28 Mei 2025, Pansel seleksi penjaringan calon direksi Perumdam Tirta Intan Garut tidak membatalkan pengumuman yang sudah dibuat. Padahal, pada tanggal 27 Mei 2025, sejumlah elemen sudah menyampaikan keberatan dan meminta Ketua Pansel membatalkan pengumuman tersebut saat audensi antara KPAD (Komite Penyelamat Aset Daerah) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Garut. Pansel tetap mempertahankan pengumuman itu, maka kami pun harus membawa masalah ini ke PTUN Bandung, ” ujar Ketua GLMPK, Bakti Safaat kepada media, Ming (01/06/2025).
KPAD Mendesak Pansel Mambatalkan Pengumuman Pendaftaran Calon Direksi
Terpisah, Kuasa hukum GLMPK, Asep Muhidin, S.H., M.H mengatakan, dirinya beserta KPAD Garut telah diterima oleh Komisi III DPRD Garut untuk menggelar audensi terkait kisruh penjaringan calon direksi Perumdam Tirta Intan Garut.
“Kami semua yang hadir sudah sepakat dan meminta pansel membatalkan pengumuman yang sudah diterbitkan. Karena pada pengumuman ini ada penambahan frasa di salah satu syarat oleh pansel. Penambahan frasa ini kami yakini telah melanggar konstitusi,” katanya.
Asep menegaskan, kedudukan Sekretaris Daerah (sekda), Kepala Bidang Hukum yang merangkap sebagai Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Garut yang merangkap sebagai Ketua dan anggota Pansel penjaringan calon Direksi Perumdam Tirta Intan Garut tidak memiliki kewenangan untuk menambah frasa yang isinya terkesan ada muatan terselubung.
“Ada kejanggalan yang nyata. Pansel ko berani menambah frasa di salah satu syarat bagi pendaftar calon direksi. Penambahan frasa ini terkesan ingin meloloskan pengurus partai politik. Bunyi isi dari persyaratan itu jelas dan nyata bahwa saat mendaftar, siapapun calonnya sedang tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Tapi dengan sengaja Pansel malah menambahkan frasa “saat ditetapkan sebagai Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan,” terangnya.
Asep menegaskan, pengumuman penjaringan calon direksi ini cacat hukum, sehingga harus dibatalkan dan harus diulang kembali.
“Pendaftaran calon direksi harus kembali dari awal. Isi pengumuman harus dicabut dan dirubah sesuai dengan naskah aslinya,” terangnya.
Proses Haram Akan Melahirkan Produk Haram Jadah
Dengan nada lantang, Asep Muhidin mengatakan, jika suatu produk dibuat dengan cara yang haram, maka akan menghasilkan produk yang haram jaddah.
“Katanya ada komitmen bersama bahwa pemberhentian direksi Perumdam Tirta Intan oleh KPM yang dilanjutkan dengan penjaringan calon direksi yang baru adalah untuk melahirkan calon pemimpin yang baik, sehingga bisa membawa perusahaan menjadi lebih maju. Tetapi faktanya, baru Mulai penjaringannya saja sudah berani merubah aturan yang berlaku. Saya jelaskan, ini yang disebutkan perbuatan haram, sehingga produknya nanti menjadi haram jaddah,” terangnya.
Asep kembali menegaskan, dirinya sebagai kuasa Hukum dari GLMPK akan segera melayangkan permohonan gugatan ke PTUN dengan perkara pengumuman yang dilaksanakan Pansel penjaringan calon direksi Perumdam Tirta Intan cacat demi hukum.
“Pansel harus mencabut pengumuman, selanjutnya ganti pansel yang lama karena saya menilai tidak profesional. Kemudian pilih pansel yang baru. Pansel yang baru harus mentaati aturan yang berlaku,” tandasnya.
Selain merubah isi persyaratan yang menambahkan frasa diluar Permendagri, Perda dan Perbup pansel juga harus merubah komposisi posisi yang akan diisi oleh para calon direksi.
“Sejak kapan juga panitia merubah pendaftaran dengan pembatasan untuk posisi Dirut, Dirum dan Dirtek. Sejak dulu sleeks ini terbuka untuk semua komposisi, baik calon dirut, dirum maupun dirtek. Tidak ada pengkotak-kotakan komposisi seperti yang dibuat Pansel ini,” pungkasnya. (***)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
