LOCUSONLINE, MINA – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Adies Kadir, menilai Kementerian Agama kurang sigap dalam mengantisipasi permasalahan teknis pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia menyebut, persoalan serupa terus berulang tanpa perbaikan yang berarti dari tahun ke tahun.
“Di media, semuanya terlihat baik. Tapi fakta di lapangan menunjukkan banyak kekurangan. Jemaah ada yang dipindahkan saat sedang beristirahat di malam hari, ada yang belum memperoleh makanan, bahkan masih ada yang tertinggal,” kata Adies kepada wartawan saat meninjau langsung kondisi di Mina, Sabtu (7/6/2025).
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pihak syarikah—penyedia layanan jemaah di Arab Saudi—dengan pemerintah Indonesia. Menurutnya, minimnya komunikasi antara pimpinan dan petugas lapangan menyebabkan sejumlah persoalan operasional yang tak tertangani dengan baik.
“Ketika terjadi penumpukan atau keramaian, petugas haji justru tak tampak di lokasi. Ini jelas menunjukkan kurangnya pelatihan dan kesiapan petugas,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu.
Usul Pembentukan Kementerian Haji
Sebagai solusi jangka panjang, Adies mengusulkan pembentukan lembaga tersendiri yang secara khusus menangani urusan haji, serupa dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
“Sudah waktunya kita mempertimbangkan pendirian Kementerian Haji. Dengan demikian, pengelolaan ibadah haji tidak lagi di bawah Kementerian Agama, melainkan dilakukan secara lebih fokus dan profesional,” tegasnya.
Ia menilai kementerian tersebut nantinya akan bertanggung jawab penuh, mulai dari proses keberangkatan, pendampingan, hingga pengawasan di lokasi-lokasi penting seperti Arafah dan Mina.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
