LOCUSONLINE, JAKARTA — Skandal pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di salah satu bank pelat merah makin terbuka lebar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah 13 orang untuk bepergian ke luar negeri guna memastikan kelancaran proses penyidikan kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp 700 miliar.
“Benar, pencegahan terhadap 13 orang telah kami lakukan terkait perkara pengadaan mesin EDC,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (2/7/2025).
Menurut Budi, ke-13 orang itu dibutuhkan kehadirannya di Tanah Air agar proses penyidikan berjalan efektif. Meski begitu, KPK belum mengumumkan identitas mereka. Langkah ini menunjukkan sinyal kuat bahwa penyidik telah mengantongi bukti awal keterlibatan sejumlah pihak penting dalam kasus tersebut.
Sebelumnya, KPK telah menggeledah kantor pusat bank milik negara yang berada di kawasan Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta. Penggeledahan itu disertai pemeriksaan sejumlah saksi dan penyitaan dokumen penting. Meskipun perkara sudah masuk tahap penyidikan, KPK belum menetapkan tersangka. Penyidikan masih menggunakan sprindik umum, menandakan fokus saat ini adalah pada pemetaan aktor utama di balik praktik busuk ini.
“Masih kami dalami pihak-pihak yang berperan dalam pengondisian pengadaan mesin EDC,” kata Budi.
KPK menduga ada skenario pengondisian yang dilakukan secara sistematis dalam proses pengadaan mesin EDC—yang seharusnya mendukung efisiensi transaksi, namun justru diselewengkan demi keuntungan kelompok tertentu.
