Pleidoi 108 Lembar dan Drama Redam HP: Hasto Kristiyanto, Dari Sekjen Jadi Sastrawan Politik Rutan

LOCUSONLINE, JAKARTA – Di tengah panggung Tipikor yang penuh lakon politik dan hukum, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tampil bukan sebagai terdakwa biasa. Ia menjelma menjadi penulis dadakan—menggoreskan 108 lembar pleidoi dengan tangan sendiri hingga “pegal”, untuk membela diri dalam pusaran kasus yang menyeret nama buronan abadi republik: Harun Masiku. Jumat, 11 Juli 2025

Alih-alih menyewa ghostwriter atau tim hukum yang lihai merangkai kalimat, Hasto memilih jalur kontemplatif: menulis sendiri pembelaan dari Rutan Merah Putih. Bukan hanya membela diri, ia juga menyelipkan ideologi, sejarah perjuangan bangsa, hingga kutipan kitab suci. “Ini bukan sekadar pleidoi, tapi manifesto penderitaan,” ujarnya di hadapan majelis hakim, sambil menunjukkan buku bersampul merah yang lebih mirip naskah politik daripada dokumen hukum.

Jaksa KPK menuntut Hasto tujuh tahun penjara karena dianggap merintangi penyidikan dan menyuap Komisioner KPU dalam skandal PAW Harun Masiku. Ia juga dikenai denda Rp600 juta, yang jika tak dibayar, diganti enam bulan kurungan. Semua dakwaan itu mengacu pada dugaan bahwa Hasto ikut menyusun strategi pelolosan Harun—termasuk perintah legendaris untuk “merendam HP” di tengah panasnya OTT.

Namun, Hasto menolak mentah-mentah tudingan itu. “Tidak ada saksi, tidak ada WA, tidak ada suara, tidak ada air. Semua ini asumsi sepihak,” tegasnya, seolah menyindir KPK sebagai lembaga yang kini lebih percaya pada intuisi ketimbang bukti.

Ia bahkan menyebut bahwa ‘bapak’ yang disebut-sebut dalam kasus ini adalah “dua pria berbadan tegap” misterius, bukan dirinya. Sebuah klaim yang seolah keluar dari naskah film kriminal, bukan dokumen pengadilan.

Baca Juga :

85 Pertanyaan, 0 Jawaban: Jurus Sunyi Roy Suryo di Pusaran Ijazah Misterius

Wacana Ajaib: Gedung Konvensi Rasa Kantor, DPRD Lamsel Siap “Take Over” Panggung Rakyat?

Dalam pleidoinya, Hasto juga menggiring narasi bahwa perkara ini bukan sekadar hukum, melainkan “proses daur ulang politik”. Ia menyebut kriminalisasi ini terjadi karena sikap PDIP menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U-21. Sebuah benang merah yang cukup panjang—dari lapangan bola ke meja hijau Tipikor.

BAAS

“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”