LOCUSONLINE, MATARAM — Jumat pagi yang tampak damai di Tanjung Aan berubah jadi pertunjukan koreografi kekuasaan. Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, memimpin senam bersama ribuan ASN, aparat TNI, dan personel Polri. Tapi ini bukan sekadar rutinitas pembakar kalori—ini lebih mirip pemanasan menjelang eksekusi penggusuran. Senin, 14 Juli 2025
Tak tanggung-tanggung, bersamaan dengan senam massal, Vanguard—“pelopor keamanan” titipan investor—mengirim surat cinta ketiga kepada warga dan pedagang lokal. Isinya: deadline tiga hari untuk angkat kaki dari lahan yang sudah lebih dulu mereka huni, demi kelancaran proyek pariwisata eksklusif yang diklaim sebagai “kemajuan”.
Dan jangan harap negosiasi. Surat itu bukan undangan musyawarah, tapi surat perintah pengosongan tanah yang dibalut aroma “land clearing” atas nama pembangunan dan kepentingan strategis nasional. Tanggal 15 Juli ditetapkan sebagai hari “pembersihan”, dengan TNI-Polri siap menjaga “ketertiban”—versi investor.
Kapolres Lombok Tengah, AKBP Eko Yusmirto, menegaskan bahwa sterilisasi wilayah adalah bagian dari agenda negara. Tapi masyarakat melihatnya sebagai pawai intimidasi berseragam. Senam pagi berubah menjadi latihan perang psikis bagi warga lokal.
Di sisi lain Mataram, pada hari yang sama pukul 19.00 WITA, mahasiswa dan warga Tanjung Aan menggelar diskusi publik bertajuk “KEK Mandalika Potret Proyek Strategis Nasional Gagal”. Judul yang cukup sopan untuk menutupi rasa muak terhadap penggusuran sistematis berkedok pembangunan wisata.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
