LOCUSONLINE, BANDUNG — Dalam semangat menyelamatkan ekonomi keluarga dari ancaman “Bank Emok” dan “pinjol ilegal”, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan larangan study tour bagi pelajar. Sekda Jabar Herman Suryatman tampil sebagai juru bicara moral, ekonomi, dan edukasi dengan dalih: “Daripada liburan, lebih baik ke Gedung Sate naik angkot.”
Menurut Herman, larangan ini bukan semata-mata bentuk represi pada aktivitas belajar di luar kelas, tapi sebagai upaya preventif dari kehancuran rumah tangga akibat cicilan demi liburan sekolah anak. Dalam logika birokrasi, liburan mahal = utang = perceraian. Solusinya? Liburan cukup di dalam kota, asal tidak pakai bus pariwisata atau mampir ke resto.
“Kita kan bisa ke Museum Prabu Gesang atau Gunung Kunci. Murah, meriah, tak perlu rental mobil besar,” kata Herman serius, seolah lupa bahwa anak-anak zaman sekarang lebih tertarik ke Dufan ketimbang ke gedung arsip.
Mendapat protes dari pelaku wisata? Biasa. Kata Herman, pelaku usaha harus sadar bahwa bisnis hotel dan travel tidak boleh bergantung pada study tour. “Masa iya hotel dibangun buat anak SMP? Itu kan bisnis, bukan penitipan anak.”
Pemprov kini mengarahkan industri pariwisata untuk menyentuh “pasar berkelanjutan”—dalam artian, tak bisa lagi berharap pada gelombang bus pelajar tiap libur semester. Restoran yang biasanya diserbu anak SMA pun kini harus belajar bikin menu buat pengunjung museum.
Menurut narasi pemerintah, destinasi murah di dalam kota sudah cukup membuat siswa tercerahkan secara intelektual dan batin. Tak perlu ke Bali, Jogja, atau Lombok—cukup jalan kaki ke taman kota, asal tahu sejarahnya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
