LOCUSONLINE, JAKARTA – Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menampilkan pertunjukan tahunan bertajuk Laporan Keuangan Negara, dengan lakon utama: WTP alias Wajar Tanpa Pengecualian sebuah istilah suci yang kerap hadir dalam ritual audit, meski rakyat masih sibuk menebak ke mana larinya uang bansos, subsidi, dan janji-janji kampanye. Rabu, 23 Juli 2025
“Insya Allah, laporan APBN 2024 sesuai dengan audit BPK. WTP, Pak,” ujar Sri Mulyani, dengan nada yang bisa membuat auditor pun tersenyum lega. Tak lupa, ia menambahkan akan tetap menindaklanjuti hal-hal penting, meski definisi ‘penting’ tampaknya tidak mencakup laporan dua lembaga yang justru keuangannya Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tapi jangan khawatir itu katanya, “tidak berdampak material.”
Entah sejak kapan pengelolaan ratusan triliun bisa dianggap wajar, meski dua badan penting yang mengurus pangan dan karantina nasional tercatat “berbeda sedikit” dalam standar akuntansi. Rupanya, dalam kamus keuangan negara, yang penting mayoritas WTP, soal detail dan pengecualian—itu urusan nanti.
Baca Juga : Bupati Garut Curhat PDRB Kering, Wacana Mengalir: Rakyat Disuruh Pandai Cuma Modal Ilusi
Sri Mulyani juga menyampaikan outlook fiskal 2025 dengan defisit APBN diperkirakan 2,78% dari Produk Domestik Bruto. Sebuah angka yang disampaikan seolah sedang membacakan hasil ujian anak tetangga rata-rata cukup, tidak perlu panik.
“Ini menunjukkan keseimbangan antara potensi penerimaan dan kebutuhan belanja negara,” ujarnya. Tapi apakah keseimbangan itu termasuk subsidi dikurangi, tapi proyek hilirisasi tetap jalan? Atau rakyat disuruh hemat, tapi belanja kementerian tetap maksimal?
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
