“Kita semua mendambakan kota yang tertata. Tapi kota yang baik bukan hanya tentang trotoar lebar dan gedung baru, melainkan tempat di mana warganya merasa aman, dilibatkan, dan tidak menjadi korban dari proyek yang mereka tidak pahami. Pemindahan warga harusnya tidak berhenti pada bantuan sekali bayar, melainkan bagian dari skema perlindungan sosial jangka panjang. Sayangnya, itu masih menjadi kemewahan”
LOCUSONLINE, PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali melanjutkan skema penataan ruang yang kerap berujung pada pemindahan paksa warga. Kali ini, sebanyak 170 Kepala Keluarga (KK) dari total 420 rumah terdampak disebut telah “memenuhi kriteria” sebagai penerima bantuan pemerintah. Nilainya? Rp5 juta per kepala keluarga, sebagai biaya pindah dan sewa rumah sementara. Sabtu, 9 Agustus 2025
Dibungkus dalam narasi “dukungan” dan bukan kompensasi, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein yang belakangan lebih senang disapa “Om Zein” mengumumkan langsung bantuan tersebut dalam seremoni penyerahan di Aula BJB Cabang Purwakarta, Jumat (8/8/2025).
“Bantuan ini bukan kerohiman. Ini bentuk perhatian pemerintah agar warga bisa menyewa tempat tinggal sementara sambil menunggu pembangunan rumah baru,” kata Om Zein, seolah Rp5 juta cukup untuk menyewa hunian layak di tengah lonjakan harga properti.
Alih-alih jujur menyebutnya sebagai ganti rugi atau kompensasi atas hilangnya tempat tinggal, Pemkab Purwakarta justru mengemas bantuan tersebut sebagai bentuk “empati”. Namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya, warga kehilangan rumah tanpa kejelasan nasib, dan Rp5 juta justru terasa lebih seperti uang jalan untuk menyingkir.
Tidak ada transparansi soal kriteria siapa yang berhak menerima bantuan, bagaimana penilaiannya, serta bagaimana mekanisme pengawasan dana tersebut digunakan. Seolah-olah, dengan stempel “terverifikasi”, masalah sosial pun selesai.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
