ArtikelHukumNasionalNewsParlemenPolitikSorot

DPR Gelar “Fit and Proper Test” Ala Formalitas: Satu Calon, Satu Jalan, Satu Titipan

bhegins
×

DPR Gelar “Fit and Proper Test” Ala Formalitas: Satu Calon, Satu Jalan, Satu Titipan

Sebarkan artikel ini
Rapat komisi iii dpr ri
Komisi III DPR rapat dengan advokat terkait RUU KUHAP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025). Foto (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)
ucapan selamat Hari Jadi Garut ke 213

“Komisi III DPR hari ini menggelar fit and proper test untuk calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Jangan bayangkan debat sengit antar kandidat, karena kandidatnya cuma satu: Inosentius Samsul. Seleksi rasa formalitas, hasilnya sudah ketebak sejak sebelum palu diketuk.”

LOCUSONLINE, JAKARTA – Komisi III DPR kembali unjuk gigi dengan ritual sakral bernama fit and proper test untuk kursi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan sayembara, bukan pula kompetisi terbuka, sebab “kompetitornya” hanya satu: Inosentius Samsul. Ya, satu-satunya nama yang diajukan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat yang pensiun Februari 2026. Sungguh kompetitif.21/8

tempat.co

Inosentius sendiri bukan orang asing di Senayan. Tiga setengah dekade mengabdi, dari Kepala Badan Keahlian hingga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama. Bahasa kasarnya: orang dalam. Jadi, “uji kelayakan” ini rasanya lebih mirip acara temu kangen ketimbang forum seleksi.

Drama menarik justru hadir dari petuah anggota Komisi III, Safaruddin. Ia mengingatkan Inosentius agar jangan sampai lupa siapa yang “melahirkan” dirinya ke kursi hakim MK. “Pokoknya jangan lupa, Bapak itu utusan DPR. Jangan malah nanti gigit tangan yang ngasih makan,” kira-kira begitu terjemahan bebas dari pernyataan resmi sang legislator.

Baca Juga : Laporan Naik, Perlindungan Turun: Kekerasan Perempuan Masih Jadi ‘Trending’ Nasional

Pesan moralnya sederhana: independensi hakim MK boleh dijunjung, asal tidak terlalu tinggi. Sebab, menurut politisi PDIP ini, hakim hasil usulan DPR seyogyanya jangan sampai mengkritik produk hukum DPR. Logika yang unik hakim memang tugasnya menguji undang-undang, tapi kalau undang-undangnya buatan DPR, lebih baik pura-pura lulus sensor.

Tinggalkan Balasan

banner-amdk-tirta-intan_3_1
previous arrow
next arrow