“SE gubernur yang niatnya meringankan dompet orang tua malah bikin pekerja pariwisata megap-megap. SP3JB teriak minta pemakzulan, DPRD jawab: “Santai dulu, bro. Jangan ngimpi keburu siang.”
LOCUSONLINE, BANDUNG – Wacana pemakzulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dilontarkan Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) bikin heboh, tapi kayaknya lebih mirip film drama daripada realita politik. Pasalnya, DPRD Jabar langsung menilai isu tersebut “ketinggian” dan gak ada pijakan hukumnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, terang-terangan bilang kalau usulan itu terlalu jauh.
“Ya apa salahnya gubernur, gak ada yang salah sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan. Kan tidak ada aturan yang dilanggar,” kata Ono, Rabu (27/8/2025).
Keributan bermula dari Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang melarang sekolah melakukan perjalanan wisata. Niatnya sih mulia: biar orang tua murid gak makin tekor bayar biaya ini-itu. Tapi efeknya, sektor pariwisata megap-megap. Mulai dari PO bus yang sepi penumpang, hotel dan restoran kehilangan tamu, sampai tukang cilok di pinggir tempat wisata pun kena imbas.
“Data ini harus jelas, berapa perusahaan otobus yang bangkrut, pekerja yang kehilangan profesinya, hingga sektor perhotelan dan kuliner yang omzetnya turun lantaran kebijakan itu,” lanjut Ono, dengan nada lebih realistis ketimbang dramatis.
Meski menilai isu pemakzulan itu kelewat lebay, DPRD tetap membuka pintu kalau memang ada laporan lengkap plus bukti valid. “Kami mengharapkan ada informasi yang lengkap juga ditujukan kepada DPRD, sehingga bisa didiskusikan dengan OPD terkait, misalnya dinas pariwisata, dinas pendidikan, bahkan langsung dengan gubernur,” jelas Ono.(bhegin)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
