“Akhirnya, publik sadar: matematika politik itu unik. 17+8 bukan 25 solusi, tapi 25 cara DPR pura-pura sibuk.”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Rakyat sudah kasih PR ke DPR: 17 tuntutan harus kelar dalam seminggu, 8 tuntutan lagi kelar setahun. Total 25 PR. Tapi jangan khawatir, DPR RI punya spesialisasi: mengubah PR rakyat jadi PowerPoint Rapat.
Karena mahasiswa sering dicap tukang rusuh, kali ini rakyat kirim influencer sebagai kurir demokrasi. Abigail Limuria, Jerome Polin, sampai Da Lopez bersaudara datang ke DPR kayak collab content creator tapi isinya daftar utang negara ke rakyat.
Sementara di dalam gedung, anggota DPR menyambut dengan senyum tipis. Andre Rosiade bahkan tanda tangan serah terima tuntutan, mirip kurir JNE minta bukti paket sudah diterima. Bedanya, kalau paket nyasar bisa klaim refund, kalau tuntutan rakyat nyasar… selamat menunggu lima tahun lagi.
Baca Juga : DPRD Purwakarta Bahas Perikanan, Ikan Lokal Malah Nyaris Tenggelam di Raperda
PR mingguan: hentikan kriminalisasi, turunkan TNI dari jalanan, stop gaji DPR naik, buka anggaran, dan bebaskan demonstran. Deadline: 5 September.
PR tahunan: reformasi DPR, reformasi parpol, sahkan UU Perampasan Aset, kembalikan TNI ke barak, perkuat Komnas HAM. Deadline: Agustus 2026.
Kalau DPR gagal? Ya, rakyat sudah siap kasih nilai merah di rapor.
Respon DPR? Standar. “Akan dibahas di rapat pimpinan fraksi.” Alias diterjemahkan ke bahasa rakyat: “Taruh di laci, tunggu berdebu, ingat lagi pas musim kampanye.”
Fathia Izzati bilang, kalau 17+8 ini tak diindahkan, rakyat sendiri yang akan menilai. Masalahnya, DPR sudah kebal nilai jelek. Nilai rapornya merah semua, tapi tetap naik kelas tiap pemilu.

“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”