“Rakyat mungkin berhak bertanya: bansos ditambah karena kebutuhan rakyat, atau karena kebutuhan politik di ujung tahun? Yang jelas, APBN kembali menjadi dompet serbaguna: tahan pajak, tahan bansos, tahan kritik.”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Pemerintah kembali mengisyaratkan akan menambah bantuan sosial (bansos) di penghujung tahun. Alasannya sederhana: permintaan DPR dianggap wajar, sementara APBN disebut masih “kuat menahan godaan politik beras dan minyak goreng.”
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal itu saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (18/9/2025). Dalam forum pengesahan RUU APBN 2026, ia merespons langsung permintaan Ketua Banggar DPR Said Abdullah yang menilai paket kebijakan Rp16,2 triliun belum cukup.
“Kami barusan konsultasi dengan Pimpinan DPR. Permintaan dari pimpinan, agar Rp16,23 triliun tidak hanya 10 kg beras, tapi ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said di hadapan rapat.
Purbaya pun mengangguk. Dengan nada ringan ia menjawab:
“(Bansos) 2×10 kg tadi baru percobaan pertama. Kalau kurang nanti di Desember kami tambah. Kalau bapak tambah 2 liter minyak, saya pikir kami sanggup.”
Baca Juga : Menkeu Insinyur, APBN Jadi Rangkaian Listrik: Purbaya Coba Colok Ekonomi ke Stopkontak Himbara
Pernyataan ini menambah panjang daftar fleksibilitas APBN, yang tahun ini diguyur Rp16,2 triliun untuk diskon pajak dan bansos. Purbaya meyakinkan, belanja negara masih “sanggup” jika ada tambahan kebutuhan.
Bahkan ia menyebut akan mengecek langsung penyerapan anggaran kementerian/lembaga agar ruang fiskal tetap tersedia. “Kami akan pastikan penyerapan optimal,” tegasnya.(Bhegin)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
