“Alih-alih fokus pada gizi, program ini justru rawan berubah jadi proyek politik. Jika tata kelola tak segera dibenahi, MBG bisa saja jadi singkatan baru: Makan Basi Gratis.”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Bukan karena gizinya yang bikin anak-anak makin sehat, tapi karena “bumbu politiknya” yang ternyata lebih kental daripada santan sayur lodeh.
Ombudsman RI mengendus adanya afiliasi yayasan pelaksana MBG dengan jejaring politik. Alias, dapur umum program gizi ini ternyata tak hanya sibuk menanak nasi, tapi juga “menanak suara”.
“Potensi konflik kepentingan ini nyata, ada yayasan yang aroma politiknya lebih tajam daripada bawang merah,” sindir Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, Selasa (30/9).
SPPG: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Satuan Parlemen Pemilik Gudang?
Dari total 60.500 yayasan pendaftar, masih ada 9.632 yang belum jelas nasibnya. Bukannya transparan, proses seleksi malah seperti menunggu antrean minyak goreng panjang, melelahkan, dan penuh bisik-bisik kepentingan.
Wajar saja publik mulai bertanya: MBG ini singkatan dari Makan Bergizi Gratis, atau sebenarnya Makan Bergizi Ge-er yang kenyang justru para pemain politik di belakang layar?
Ombudsman juga merilis “menu lengkap” problem MBG: mulai dari target yang jauh dari realisasi, kasus keracunan massal, distribusi amburadul, sampai guru yang dipaksa jadi tukang antar nasi kotak.
Bahan baku pun kadang tak jelas kualitasnya, standar pengolahan bolong-bolong, pengawasan serba reaktif. Lengkap sudah, rakyat kenyang bukan hanya nasi bungkus, tapi juga drama birokrasi.(Bhegin)

“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”