“Audit menyeluruh terhadap TPPAS Nambo dan Legoknangka penting dilakukan sebagai momentum bagi Pemprov Jawa Barat untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, dan memastikan investasi publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.”
LOCUSONLINE, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta segera melakukan audit menyeluruh terhadap dua proyek strategis pengelolaan sampah, yakni Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo di Kabupaten Bogor dan TPPAS Legoknangka di Kabupaten Bandung. Desakan ini muncul seiring mandeknya pembangunan dan pengoperasian kedua proyek yang telah menyerap dana besar dari APBD dan APBN.
Melansir berita PR. Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan proyek strategis daerah. Menurutnya, audit diperlukan untuk menelusuri secara transparan proses pelaksanaan proyek dan mencari tahu penyebab keterlambatan yang terjadi bertahun-tahun.
“TPPAS Nambo sejak 2017 tidak juga rampung. Sudah seharusnya dilakukan audit agar publik mengetahui persoalan yang sebenarnya,” kata Rahmat, Senin (13/10/2025).
Proyek TPPAS Nambo di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Bogor, mendapat dukungan dana sekitar Rp 75 miliar dari APBD Jawa Barat dan Rp 118 miliar dari APBN. Namun, sejak kontrak ditandatangani pada 2017, realisasinya jauh dari target. Pemprov Jabar bahkan memutus kontrak dengan PT Jabar Bersih Lestari (JBL) pada Juli 2025 setelah kapasitas pengelolaan sampah hanya mencapai 50 ton per hari jauh di bawah target 1.800 ton.
Sementara itu, TPPAS Legoknangka yang dikerjasamakan dengan PT Jabar Environmental Solution (JES) sejak Juni 2024 juga belum menunjukkan perkembangan signifikan, padahal kapasitasnya dirancang mencapai 2.131 ton sampah per hari untuk wilayah Bandung Raya dan sekitarnya.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
