GARUT – Keterangan Menteri Keuangan “Koboi” Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan “cahaya” kepada masyarakat. Melalui statemen Menteri Purbaya, masyarakat menjadi tahu tentang berapa jumlah keuangan yang ada di setiap Provinsi di seluruh Indonesia.
Selain itu, masyarakat juga menjadi tahu berapa uang yang dimiliki Pemrov Jabar dan berapa jumlah anggaran yang sudah terserap dan belum terserap hingga di bulan Oktober 2025. Hal itu dapat terungkap setelah Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang terkesan membantah keterangan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Bagi sejumlah pihak “perang” statemen antara Menkeu Purbaya dan Dedi Mulyadi bisa menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting. Masyarakat bisa mempelajari bagaimana proses pemerintah mendapatkan Anggaran, penggunaan, pengawasan hingga pelaksanaannya secara detail.
Karena sejatinya, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masih merasa sebagai “perahan” negara. Pasalnya, masyarakat harus bekerja keras untuk bertahan hidup, namun disisi lain, pemerintah menerapkan berbagai aturan yang mewajibkan masyarakat harus membantu pendapatan negara melalui retribusi, iuran, pembayaran layanan pemerintah, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pajak dan denda serta uang sitaan.
Namun, semua pendapatan yang masuk ke negara ini seringkali digunakan sejumlah oknum pejabat dan kroninya, sehingga merugikan rakyat dan negara. Lalu, apa hubungannya statemen Menkeu Purbaya, bantahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan edukasi bagi masyarakat tentang pendapatan keuangan negara?
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
