LOCUSONLINE, YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, dan di balik peluncuran itu terselip satu cerita satir: ada pemerintah kabupaten yang mencoba mengakali skor survei, tapi tetap tak bisa lolos dari radar KPK.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap temuan tersebut dalam acara puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Yogyakarta, Selasa (9/12).
Menurut Setyo, pemkab itu bahkan sampai mengondisikan jawaban survei agar nilai SPI terlihat kinclong.
“Sudah ada interupsional. Ada atasan yang perintahkan, kalau pertanyaannya A, jawab A-plus. Kalau B, jawab B-minus,” kata Setyo.
Masalahnya, KPK tidak mudah dikelabui.
“Kami punya alat untuk mengukur ini benar atau tidak,” tegasnya.
Setyo menolak menyebut nama daerahnya.
“Saya tidak akan sebutkan. Itu konsumsi kami saja. Tapi saya sampaikan supaya yang lain jangan meniru,” ujarnya.
Baca Juga :
Menhan Ceramah Ancaman, Mahasiswa Diminta Jangan Kaget
KPK mendeteksi trik ini dengan membandingkan:
- Data survei,
- Dokumen pendukung,
- Kondisi lapangan,
- Analisis ahli dan auditor.
Hasilnya jawaban tempelan langsung ketahuan beda dengan realitas.
KPK juga mengumumkan skor SPI nasional tahun 2025, 72,32—kategori rentan.
“Skor ini bukan sekadar angka. Ini menunjukkan perilaku korupsi masih ada,” ujar Setyo.
SPI disebut sebagai pelengkap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan menjadi gambaran integritas instansi pemerintah.
Acara ini turut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat, termasuk:
- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
- Menteri Agama Nasaruddin Umar
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi
- Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan pejabat lainnya.*****
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
