GARUT – Dugaan gratifikasi proyek pengadaan PJU (Penerangan Jalan Umum) Tahun Anggaran 2025 di Pemerintah provinsi Jawa Barat yang dilaporkan salah satu organisasi di Bandung Jawa Barat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar memasuki babak baru.
Kejati Jabar telah melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) terkait dugaan gratifikasi proyek pengadaan PJU yang dilaporkan Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) yang disebut-sebut sampai menelan anggaran ratusan miliar rupiah.
Ketua APAK, R Yadi Suryadi kepada locusonline.co mengatakan, pihaknya melakukan investigasi terkait proyek pengadaan PJU oleh Dinas Perhubungan Pemprov Jabar sejak Maret 2025. Alhasil, berdasarkan temuan di lapangan ditemukan dugaan gratifikasi khususnya di UPTD 3 Cirebon dan UPTD 4 Garut Dishub Jabar.
“Dugaan gratifikasi ini melibatkan oknum-oknum dari berbagai unsur seperti ASN, tim tekhnis Dishub Jabar, asosiasi pengusaha dan orang dekat Gubernur,” ujar R. Yadi Suryadi, Senin (05/01/2026).
R. Yadi Suryadi mengatakan, transaksi dugaan gratifikasi terjadi sekitar Agustus 2025 di sebuah Rumah makan di kawasan Setiabudi, Kota Bandung. “Dugaan gratifikasinya mencapai Rp 7 Miliar dari Anggaran Rp 200 Miliar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Satria Budi saat dihubungi wartawan mengaku tidak tahu terkait proyek pengadaan PJU di Kabupaten Garut. Pasalnya, program tersebut kewenangannya ada di Pemprov Jabar.
“Itu kewenangan Pemprov Jabar, Kabupaten Garut hanya penerima manfaat,” ujar Satria Budi.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
