[Locusonline.co], Bandung — Sebuah rombongan pejabat tinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan misi pembelajaran langsung ke “laboratorium hidup” penataan jaringan fiber optik bawah tanah terbaik di Indonesia.
Bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, rombongan yang juga melibatkan Kepala BPKPD Kota Cirebon Mastara, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas PUPR dan DPRKP, diterima oleh Sekretaris Diskominfo Kota Bandung Mahyudin.
Ma’ruf Nuryasa menegaskan, “Pak Wali Kota Cirebon langsung menugaskan kami untuk belajar ke Kota Bandung. Kami ditargetkan menata 17 ruas jalan, karena itu kami ingin mendapatkan gambaran utuh, mulai dari inisiator awal, pola kerja sama, hingga regulasi yang digunakan.”
Perintah langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi visual dan keamanan kota yang dinilai kurang rapi akibat kabel yang semrawut di tiang-tiang. Menurut pemantauan awal Pemkot Cirebon, dalam satu tiang bisa terdapat 15 hingga 20 kabel milik berbagai provider.
Peta Perjalanan Bandung: Dari Perwal 589 hingga Skema Kolaborasi
Sekretaris Diskominfo Kota Bandung, Mahyudin, menjelaskan bahwa kesuksesan Bandung dalam menata kabel bawah tanah adalah hasil dari perjalanan panjang yang dimulai sejak satu dekade lalu. Fondasi utamanya adalah Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 589 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Utilitas Bawah Tanah.
Peraturan inilah yang menjadi landasan hukum bagi semua pihak, termasuk operator telekomunikasi, untuk mematuhi program penataan. Mahyudin memaparkan tiga skema penyelenggaraan Saluran Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang dapat diadopsi pemerintah daerah:Skema Deskripsi Kelebihan Kekurangan 1. Dibangun dan Disewa Pemkot Pemkot membangun ducting dan menyewakannya kepada operator. Kendali penuh di Pemkot, potensi pendapatan retribusi. Butuh investasi modal awal yang sangat besar (CAPEX tinggi). 2. Dikelola melalui BUMD Badan Usaha Milik Daerah diberi mandat mengelola infrastruktur. Profesionalitas pengelolaan, tetap ada kendali daerah. Perlu pembentukan/penguatan BUMD yang kompeten. 3. Kerjasama dengan Asosiasi Operator Pemkot berikan izin, asosiasi operator (APJII/Apjatel) yang membiayai & membangun. Tidak ada beban biaya bagi Pemkot, eksekusi cepat, komitmen operator tinggi. Koordinasi multi-pihak butuh peran regulator yang kuat.
“Dari ketiga pilihan ini, kami di Bandung menilai skema ketiga sebagai yang paling ideal. Pemerintah tinggal membangun komitmen, tidak perlu keluar biaya, dan hasilnya cepat dirasakan,” jelas Mahyudin tegas.
Filosofi “Beyond Commercial”: Keselamatan dan Citra sebagai Prioritas Utama
Mahyudin menekankan bahwa keberhasilan program di Bandung diukur bukan dari keuntungan finansial, melainkan dari dampak sosial dan keamanan.
“Pemerintah Kota Bandung mengesampingkan dulu sisi komersial. Ada hal yang lebih penting, yakni keamanan masyarakat dan keindahan kota,” tegasnya. Insiden kecelakaan lalu lintas akibat kabel menjuntai menjadi titik balik yang mendorong kebijakan ini.
Dukungan masyarakat ternyata luar biasa. Salah satu unggahan dokumentasi penurunan kabel di media sosial bahkan meraih lebih dari 4 juta penayangan, mengalahkan jumlah penduduk Kota Bandung sendiri yang sekitar 2,6 juta jiwa. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung. Penurunan kabel menjadi cara efektif membangun citra positif pemerintah,” tambah Mahyudin.
Rencana dan Tantangan Cirebon: Belajar dari Pengalaman Bandung
Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah sistematis Pemkot Cirebon yang telah mengumumkan rencana penataan kabel bawah tanah sejak awal Januari 2026. Fokus awal adalah pada 15 hingga 17 ruas jalan strategis dengan total panjang sekitar 15 kilometer, di antaranya Jalan Kartini, Tuparev, dan Siliwangi.
Cirebon juga ingin mempelajari respons asosiasi operator dan tantangan di lapangan. Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara, menyatakan, “Kami sepakat jangan dulu berpikir komersialisasi. Yang utama adalah multiplier effect-nya. Tapi kami juga ingin tahu hambatan apa saja yang dihadapi Bandung agar bisa kami antisipasi.”
Tantangan teknis seperti koordinasi dengan jaringan utilitas lain (listrik PLN, air PDAM) dan kondisi jalan yang berbeda menjadi perhatian serius.
Menatap Masa Depan: Infrastruktur Digital sebagai Pondasi Kota Cerdas
Kunjungan ditutup dengan peninjauan lapangan ke ruas-ruas percontohan di kawasan Dago, yang telah berhasil “dinormalisasi”. Langkah Cirebon ini mencerminkan kesadaran bahwa tata kelola infrastruktur digital yang rapi dan aman bukan lagi sekadar urusan estetika, melainkan pondasi dasar bagi pengembangan kota cerdas (smart city) dan ekonomi digital.
Dengan tingkat penetrasi internet di Bandung yang mencapai 82% – tertinggi di Indonesia – stabilitas dan keandalan jaringan menjadi prasyarat mutlak. Keberhasilan replikasi model Bandung di Cirebon akan menjadi tolok ukur penting bagi kota-kota lain di Indonesia yang tengah bergulat dengan masalah serupa, menuju wajah kota yang lebih tertata, aman, dan siap menghadapi era digital. (**)
