[Locusonline.co] Bandung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil sikap tegas dalam menghadapi dilema pengelolaan sampah. Wali Kota Muhammad Farhan menyatakan komitmen untuk segera menyesuaikan seluruh kebijakan penanganan sampah dengan regulasi lingkungan hidup nasional, dengan langkah awal yang konkret: melarang penggunaan teknologi pembakaran (insinerator) skala kecil di bawah kapasitas 10 ton per hari.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas arahan dan pengawasan ketat dari Kementerian Lingkungan Hidup, sekaligus kritik dari berbagai pihak terhadap potensi dampak negatif teknologi tersebut. “Untuk teknologi termal berskala kecil, di bawah 10 ton, itu sudah tidak diperbolehkan. Tidak ada tawar-menawar,” tegas Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (21/1/2026).
Era Baru: Dari Pembakaran ke Kajian Ilmiah
Larangan ini tidak serta-merta membongkar fasilitas yang sudah ada. Sebaliknya, Pemkot Bandung mengadopsi pendekatan berbasis data. Seluruh insinerator skala kecil yang telah terpasang akan diteliti ulang secara komprehensif.
Penelitian ini akan melibatkan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran ilmiah yang objektif mengenai kinerja dan dampak fasilitas-fasilitas tersebut. “Apa yang sudah dibangun akan diteliti ulang… sehingga kebijakan berikutnya berbasis data dan kajian ilmiah,” jelas Farhan.
Kritik utama terhadap insinerator yang digunakan di Bandung adalah bahwa alat tersebut dinilai hanya berfungsi seperti “tungku pembakaran” biasa. Kekhawatiran terbesar adalah ketiadaan sistem pengolahan emisi yang memadai dan ketidakjelasan pemilahan awal sampah, terutama limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang.
Strategi Menyeluruh: Optimalkan dari Hulu ke Hilir
Sementara mengevaluasi teknologi pengolahan akhir, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung secara paralel menggenjot strategi pengelolaan sampah di hulu. Ratusan petugas kebersihan baru-baru ini dikumpulkan untuk mendapatkan pembekalan dan evaluasi terkait pengangkutan dan pemilahan sampah.
Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pengangkutan sampah yang telah dipilah dari sumbernya (rumah tangga, perkantoran, dll.), sehingga mengurangi beban yang langsung dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti.
“Marilah kita semua bersatu dan berkomitmen untuk memisahkan sampah demi kenyamanan Kota Bandung serta lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” ajak Penjabat Wali Kota A. Koswara dalam acara tersebut. Komitmen ini sejalan dengan upaya membangun perilaku baru di tingkat masyarakat, yang diakui Farhan sebagai kunci utama penyelesaian masalah sampah yang tidak instan.
Transparansi dan Koordinasi sebagai Pilar Kebijakan
Pemkot Bandung menyadari kompleksitas tantangan ini dan memilih jalur transparansi. Farhan mengakui bahwa keterbukaan seringkali menuai kritik, tetapi hal itu diperlukan untuk mengidentifikasi akar masalah dan menemukan solusi bersama.
Untuk memastikan setiap langkah berada dalam koridor hukum, Pemkot berjanji akan melakukan konsultasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam setiap pengambilan kebijakan terkait lingkungan. “Kita tidak ingin dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup,” tegas Farhan.
Peta Jalan Menuju Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
Kebijakan terbaru ini merepresentasikan titik balik penting bagi Bandung. Kota yang menghasilkan ribuan ton sampah setiap harinya ini kini berusaha membangun sistem pengelolaan yang tidak hanya tertata, tetapi juga berkelanjutan dan patuh regulasi.
Langkah-langkah strategis ke depan dapat dilihat pada bagan berikut:
Dengan mendorong pendekatan berbasis data, mengoptimalkan sistem dari hulu, dan menjaga komunikasi terbuka dengan pemerintah pusat serta masyarakat, Bandung berupaya untuk tidak hanya menyelesaikan krisis sampah hari ini, tetapi juga meletakkan fondasi untuk lingkungan perkotaan yang lebih sehat di masa depan. (**)
