GARUT – Sejumlah nama ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas di Garut khususnya calon-calon pejabat setingkat Eselon II atau Kepala Dinas (Kadis), kini sedang harap-harap cemas. Pasalnya, ada dugaan keterlibatan sejumlah elit politik dalam proses perebutan kursi nomor satu di instansi-instansi Pemerintah di wilayah hukum Pemkab Garut.
Walaupun ketentuannya harus menempuh mekanisme Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, namun kuat dugaan dengan adanya cawe-cawe politik, maka mekanisme yang ada harus diawasi bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
“Kita buktikan nanti, kalau benar ada cawe-cawe politik, maka nama-nama yang saya sembutkan akan menjadi Kepala Dinas di wilayah Pemkab Garut. Tapi tidak akan saya sebutkan saat ini,” ujar sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Selasa (03/02/2026).
Menurut sumber, ada sejumlah dinas yang memiliki kekosongan jabatan karena ditinggalkan pejabat seperti memasuki purna tugas atau pensiun. Sebut saja tiga dinas seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (dispora), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Pertanian.
“Untuk ketiga dinas ini ada inisial A, A, D, D, E dan D. Ini nama-nama yang sudah masuk lingkaran calon-calon kepala dinas. Ada nama lain tapi saya lupa lagi. Siapa saja yang mendapat dukungan sejumlah elit politik, sampai saat ini masih simpang siur,” kata sumber.
Sumber menegaskan, dugaan keterlibatan sejumlah elit politik bukan tanpa alasan. Lembaga-lembaga pemerintah setingkat dinas tertentu memiliki sejumlah anggaran dan masa yang cukup tinggi. Kedua hal inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa elit politik terlibat dalam bursa pencalonan pejabat pratama.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
