Bandung

Wali Kota Bandung Studi ke Banyumas, “Rasio 78% vs 22%, Bandung Punya Masalah Besar”

rakyatdemokrasi
×

Wali Kota Bandung Studi ke Banyumas, “Rasio 78% vs 22%, Bandung Punya Masalah Besar”

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Bandung Studi ke Banyumas, Rasio 78% vs 22%, Bandung Punya Masalah Besar locusonline featured image Feb

[Locusonline.co] Banyumas — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, melakukan kunjungan kerja dan pembelajaran langsung ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk menimba pengalaman pengelolaan sampah terpadu. Di hadapan pencapaian Banyumas yang mampu mengolah 78% timbulan sampah hariannya, Farhan secara terbuka mengakui bahwa Kota Bandung masih tertinggal jauh dengan rasio pengolahan hanya 22%.

“Artinya kami masih punya masalah besar dan harus banyak belajar,” tegas Farhan dalam Launching RDF dan Recycling Center di TPST Gawa Berkah, Desa Sokaraja Kulon, Selasa (3/2). Kunjungan ini dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan tujuh camat yang wilayahnya memiliki persoalan sampah serius.

tempat.co

Perbandingan Kinerja: Kontras yang Nyata

Kinerja pengelolaan sampah antara dua daerah ini menunjukkan perbedaan yang signifikan:

AspekKota BandungKabupaten Banyumas
Rasio Pengolahan Sampah22% (dari >1.500 ton/hari)78%
Sistem Pengelolaan UtamaBergantung pengiriman ke TPA Sarimukti (non milik kota), dorong pemilahan di sumber (Program Gas Lah).Sistem Desentralisasi: 45+ unit TPST/TPS3R/PDU berbasis masyarakat, meninggalkan TPA konvensional.
Pendekatan ParadigmaMencari solusi inovatif untuk reduksi dan daur ulang.Ekonomi Sirkular: Sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi (RDF, daur ulang plastik).
Dampak Ekonomi & AnggaranBiaya pengangkutan & pembuangan tinggi.Efisiensi biaya drastis (dari Rp40 M/tahun jadi 1.500 lapangan kerja & mulai hasilkan pendapatan.

Kunci Kesuksesan Banyumas: Perubahan Paradigma dan Tata Kelola

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, memaparkan bahwa keberhasilan daerahnya berawal dari perubahan paradigma total sejak 2018: dari memandang sampah sebagai beban menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Kunci lainnya adalah komitmen pada sistem desentralisasi berbasis masyarakat.

“Kami menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja, mayoritas ibu-ibu yang memilah sampah,” ujar Bupati Sadewo, seraya menjelaskan bahwa pendekatan ini juga memberdayakan ekonomi lokal.

Berkat sistem ini, Banyumas tidak hanya menghemat anggaran dari Rp40 miliar menjadi di bawah Rp10 miliar per tahun, tetapi juga mulai menghasilkan pendapatan dari produk turunan sampah seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan plastik daur ulang.

Strategi dan Tantangan Bandung ke Depan

Farhan menyadari bahwa tidak ada solusi tunggal (one fix for all) untuk masalah sampah. Karakteristik Bandung yang unik—seperti tidak memiliki TPA sendiri dan volume sampah yang sangat besar—menuntut pendekatan khusus.

“Teknologi sangat tergantung pada volume, jenis sampah, dan budaya masyarakat,” jelas Farhan.

Namun, ia telah mengambil langkah konkret dengan meluncurkan Program Gas Lah, yang menempatkan satu petugas pemilah di setiap dari 1.596 RW di Bandung untuk memastikan pemilahan dari sumber. Selain itu, Farhan menekankan pentingnya belajar tata kelola dan integritas dari Banyumas untuk mencegah potensi penyelewengan dalam pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi.

Komitmen Jangka Panjang: Dari 22% Menuju 80%

Dengan tekad kuat, Farhan menargetkan peningkatan rasio pengolahan sampah Kota Bandung secara bertahap.

“Target kami jelas, bergerak dari 22 persen menuju 80 persen pengolahan sampah,” ungkapnya.

Kunjungan dan kerja sama dengan Banyumas ini menjadi bagian dari solusi jangka pendek sekaligus proyeksi jangka panjang. Bandung berkomitmen untuk tidak hanya mengejar angka, tetapi juga membangun ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, transparan, dan memberdayakan masyarakat, sebagaimana teladan yang telah diberikan oleh Kabupaten Banyumas. (**)

Tinggalkan Balasan

banner-amdk-tirta-intan_3_1
previous arrow
next arrow