[Locusonline.co] BANDUNG – Komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan memasuki babak baru. Tahun ini, alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan mengalami lonjakan signifikan, dari Rp130 miliar menjadi Rp300 miliar. Namun, di balik angka fantastis tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan peringatan keras: anggaran besar harus sebanding dengan perencanaan matang dan akuntabilitas tinggi.
“Perencanaan kita harus sangat matang sehingga terserap Rp300 miliar. Jangan cuma besar di angka, tapi tidak berkualitas, ” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (19/2/2026).
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas bahwa di era kepemimpinannya, proyek infrastruktur tidak boleh lagi sekadar menghabiskan anggaran, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan bebas dari praktik korupsi.
Catatan KPK dan Upaya Perbaikan Tata Kelola
Farhan secara terbuka mengakui bahwa masih ada catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait ketidaksesuaian antara perencanaan dan inspeksi pekerjaan di lapangan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
“Kita harus meningkatkan lagi scoring pencegahan korupsi supaya bisa menjalankan amanat APBD dengan baik,” tegasnya.
Langkah konkret yang akan dilakukan meliputi:
- Memperbaiki tata kelola penganggaran agar lebih transparan dan akuntabel
- Memperkuat sistem pengawasan proyek untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebocoran anggaran
Dengan lonjakan anggaran lebih dari dua kali lipat, tekanan untuk menghasilkan infrastruktur berkualitas menjadi semakin besar. Publik tentu akan mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan.
Sampah: Bukan Hukuman, Tapi Dukungan Terukur
Selain infrastruktur jalan, isu pengelolaan sampah juga menjadi sorotan utama. Farhan menilai, arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup bukanlah bentuk hukuman, melainkan dukungan agar pengelolaan sampah di Kota Bandung lebih terukur dan ramah lingkungan.
Saat ini, terdapat parameter kuantitatif yang jelas dalam menilai kualitas pengelolaan sampah, meliputi:
- Scoring penganggaran (seberapa besar alokasi untuk sektor lingkungan)
- Kualitas sumber daya manusia (kompetensi petugas dan pengelola)
- Ketersediaan lahan (untuk tempat pengolahan sampah terpadu)
- Kualitas pengolahan sampah (efektivitas daur ulang dan pengurangan residu)
Farhan mengakui bahwa Kota Bandung masih memiliki skor rendah dalam aspek kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, serta kualitas daur ulang. Ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.
“Bukan hanya sampah diolah, tapi bagaimana prosesnya ramah lingkungan dan melibatkan banyak orang, ” jelasnya.
Target: Kurangi Setoran ke TPA Sarimukti, Dorong Ekonomi Sirkular
Dengan pembenahan sistem yang lebih terukur, pemerintah menargetkan pengurangan signifikan setoran sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Langkah ini tidak hanya akan memperpanjang umur TPA, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi sirkular di tingkat lokal.
Beberapa inisiatif yang sedang digenjot:
- Penguatan program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) di tingkat rumah tangga
- Pengembangan bank sampah unit dan induk
- Edukasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari sumber
- Kerja sama dengan pelaku usaha untuk pemanfaatan sampah daur ulang
Tantangan Banyak, Tapi Optimisme Tetap Membara
Di tengah berbagai tantangan—mulai dari infrastruktur jalan, tata kelola anggaran, hingga pengelolaan sampah—Farhan tetap optimistis. Ia menilai semua persoalan sedang dalam jalur perbaikan yang benar.
“Tantangan banyak, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Tinggal kita tingkatkan kualitas eksekusinya, ” pungkasnya.
Anggaran Besar, Tanggung Jawab Lebih Besar
Lonjakan anggaran infrastruktur jalan menjadi Rp300 miliar adalah kabar baik bagi warga Bandung yang mendambakan jalan mulus dan layak. Namun, di balik itu, ada tanggung jawab moral dan hukum yang sangat besar. Publik akan mengawasi, KPK akan memantau, dan sejarah akan mencatat—apakah anggaran sebesar itu benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas atau justru menjadi sumber masalah baru.
Dengan komitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, Kota Bandung bertekad membuktikan bahwa anggaran besar bisa dikelola dengan baik, untuk hasil yang maksimal. (**)
