[Locusonline.co] BANDUNG – Satu tahun sudah Muhammad Farhan memimpin Kota Bandung dengan visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, Agamis) . Tahun pertama menjadi fase krusial dalam menata fondasi pembangunan—membenahi tata kelola, menguatkan data kewilayahan, dan mempercepat intervensi berbasis kebutuhan riil warga. Kini, memasuki tahun kedua, arah kebijakan bergeser pada penguatan dan perluasan dampak.
“Kota Bandung terus bergerak, dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kondisi riil kota,” ujar Farhan.
Tantangan Awal: Inflasi, PJU Rusak, hingga Septic Tank
Pada awal masa kepemimpinan, Kota Bandung dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar yang membutuhkan penanganan cepat dan sistematis:Indikator Kondisi Awal Tantangan Inflasi 2,69% Tekanan daya beli masyarakat Penerangan Jalan Umum 18.000+ titik rusak Gangguan keamanan dan kenyamanan Pengangguran 112.000 warga Beban sosial dan ekonomi Septic Tank 27,2% rumah tangga belum berstandar Risiko sanitasi dan lingkungan Sampah & Sanitasi Isu strategis Perlu penanganan sistematis
LACI RW: Fondasi Kebijakan Berbasis Data
Menjawab kondisi tersebut, Pemkot Bandung membangun fondasi kebijakan berbasis data melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei menjangkau hampir 9.900 RT di seluruh kota, menjadikan RT dan RW sebagai sumber informasi utama. Data sosial, infrastruktur, lingkungan, hingga kerentanan warga dihimpun sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih presisi.
Kerangka pembangunan disusun berbasis data makro dan mikro, dengan lima indikator utama: sosial dan demografi, infrastruktur, lingkungan dan kesehatan, ekonomi, serta kelembagaan.
“Dari sinilah pembangunan Kota Bandung dimulai: bukan dari asumsi, melainkan dari data yang jujur dan kenyataan yang dihadapi warga setiap hari,” tegas Farhan.
Prakarsa Bandung Utama: Motor Pembangunan di Tingkat RW
Program Prakarsa Bandung Utama menjadi motor implementasi di tingkat kewilayahan. Pada 2025, program ini menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran mencapai 96 persen. Sebanyak 697 RW teridentifikasi aktif menjadi penggerak pembangunan lokal, diperkuat dengan aktivasi kembali siskamling sebagai simpul keamanan dan kepedulian sosial.
Ekonomi dan Ketenagakerjaan: Tren Positif di Tahun Pertama
Dari sisi ekonomi, analisis desil menunjukkan pertumbuhan signifikan: sebanyak 4.994 keluarga baru masuk ke desil 6–10 (kelompok menengah atas) pada periode September 2025–Februari 2026. Ini menjadi indikator membaiknya daya beli dan distribusi kesejahteraan.
Di bidang ketenagakerjaan, capaian membanggakan diraih dengan penempatan kerja sepanjang 2025 mencapai 5.207 orang melalui berbagai skema, termasuk PKWT, job fair, magang, dan penempatan internasional.
Capaian ini diperkuat dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang menunjukkan penguatan akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah.
Tahun Kedua: Tiga Pilar Kebijakan Perluas Dampak
Memasuki tahun kedua, Farhan menegaskan bahwa fokus utama adalah memperluas dampak pembangunan melalui tiga pilar kebijakan strategis.
Pilar 1: Pembangunan Infrastruktur Strategis
Target yang dibidik:Indikator Target 2026 ODF (Open Defecation Free) dan akses air aman 100% Kawasan kumuh (slum area) Zero Reduksi titik genangan 40% Kemantapan jalan 95%
Infrastruktur juga dirancang sebagai stimulus ekonomi melalui skema padat karya dan penguatan rantai pasok lokal, sehingga pembangunan fisik berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan perputaran uang di tingkat warga.
Pilar 2: Pemberdayaan Masyarakat untuk Kemandirian Ekonomi
Fokus utama adalah menciptakan kemandirian ekonomi dan menekan ketimpangan (gini ratio). Strategi yang dijalankan meliputi:
- Transformasi UMKM melalui digitalisasi, akses permodalan, dan pendampingan usaha
- Penguatan ekosistem pariwisata berbasis event dan kreativitas lokal
- Inklusivitas ekonomi bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas
Targetnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga lebih merata dan berkelanjutan.
Pilar 3: Ketenagakerjaan dan Mobilitas SosialIndikator Target 2026 Sertifikasi kompetensi 5.000 orang per tahun Tingkat penyerapan tenaga kerja 92% Perlindungan pekerja rentan 100%
Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif diyakini mampu mempercepat mobilitas sosial vertikal warga Bandung. Dengan kata lain, warga dari desil bawah memiliki peluang lebih besar untuk naik kelas melalui akses pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial yang memadai.
Dari Fondasi ke Dampak Nyata
“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” tutur Farhan.
Tahun kedua kepemimpinan Bandung Utama kini diarahkan bukan hanya menjaga capaian, tetapi memastikan dampak pembangunan semakin terasa hingga tingkat RT dan RW. Bahwa pembangunan bukanlah proyek elitis yang hanya dinikmati segelintir orang, melainkan gerakan kolektif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan data sebagai panglima, infrastruktur sebagai tulang punggung, pemberdayaan sebagai jantung, dan ketenagakerjaan sebagai nadi, Bandung optimistis melangkah ke tahun kedua dengan keyakinan: dari fondasi yang kokoh, akan lahir kota yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. (**)














