LOCUSONLINE, JAKARTA – Di tengah upaya merapikan pengelolaan perusahaan negara, Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut menemukan satu kejanggalan administratif dimana perusahaan induk milik negara boleh diperiksa oleh auditor negara, tetapi cabang bisnis yang lahir dari rahim yang sama justru tidak selalu tersentuh pengawasan yang sama.
Pernyataan itu disampaikan saat Prabowo memberikan pengarahan dalam peringatan satu tahun lembaga investasi negara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo lebih dulu menyinggung sejarah lahirnya berbagai Badan Usaha Milik Negara yang menurutnya dibangun dengan semangat idealisme setelah Indonesia merdeka. Pada masa itu, negara mendirikan perusahaan-perusahaan strategis untuk mengisi kekosongan sektor industri yang belum dimiliki bangsa.
Ia mencontohkan berdirinya industri tekstil negara seperti Patal Senayan ketika Indonesia belum memiliki kemampuan produksi kain sendiri. Hal serupa juga terjadi pada sektor kertas, farmasi, dan berbagai industri dasar lain yang dianggap penting bagi pembangunan negara.
Namun perjalanan waktu, menurut Prabowo, membuat struktur perusahaan negara berkembang jauh lebih rumit dari yang dibayangkan para pendirinya. BUMN tidak hanya memiliki anak perusahaan, tetapi juga generasi berikutnya yang membentuk lapisan bisnis semakin panjang.
Sebagai contoh, ia menyinggung struktur perusahaan energi nasional Pertamina yang dilaporkan memiliki ratusan entitas turunan. Kompleksitas struktur tersebut membuat rantai organisasi perusahaan negara menjadi semakin panjang dan sulit diawasi.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
