[Locusonline.co] BANDUNG – Upaya memperluas akses dan pemahaman keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat terus digalakkan. Kali ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat meluncurkan program “Disabilitas Berdaya Keuangan Inklusif Tercipta” atau disingkat “DIA KITA” , sebuah inisiatif literasi keuangan yang secara khusus menyasar penyandang disabilitas.
Peluncuran program ini ditandai dengan kegiatan edukasi keuangan yang digelar di Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Rabu, 11 Maret 2026. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari komunitas disabilitas, lembaga keuangan, hingga perwakilan pemerintah daerah .
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang hadir memberikan sambutan, menegaskan bahwa dunia keuangan tidak boleh menjadi sesuatu yang asing, terutama bagi kelompok disabilitas. Pemahaman terhadap sistem perbankan dan pengelolaan keuangan adalah bekal penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Perbankan menjadi kuat karena adanya kepercayaan masyarakat. Karena itu dunia keuangan tidak boleh terasa jauh atau asing bagi siapa pun, termasuk teman-teman penyandang disabilitas,” ujar Farhan .
Tiga Pilar Utama Inklusi Keuangan bagi Disabilitas
Dalam sambutannya, Wali Kota Farhan menyoroti tiga aspek penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan inklusi keuangan yang nyata bagi penyandang disabilitas.
1. Aksesibilitas Layanan Perbankan
Farhan menilai, lembaga keuangan perlu menghadirkan layanan yang benar-benar ramah disabilitas. Hal ini mencakup:
- Kemampuan bahasa isyarat bagi petugas frontliner (customer service, teller) untuk melayani nasabah tuna rungu.
- Pemanfaatan teknologi untuk memudahkan proses identifikasi dan transaksi bagi penyandang disabilitas netra atau fisik.
- Desain kantor cabang dan mesin ATM yang aksesibel bagi pengguna kursi roda.
2. Literasi Keuangan yang Menyeluruh
Literasi keuangan tidak boleh berhenti pada sekadar menabung. Farhan menekankan bahwa pemahaman ini harus mendorong produktivitas ekonomi.
“Literasi keuangan bukan hanya soal mengatur uang, tetapi juga bagaimana meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada,” katanya .
Di era digital saat ini, berbagai peluang terbuka luas bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan memperoleh penghasilan, termasuk melalui platform digital. Penyandang disabilitas harus mendapatkan akses informasi dan pelatihan yang sama untuk dapat memanfaatkan peluang ini.
3. Komitmen dan Implementasi Nyata
Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (Dilans), Farhan Helmy, yang turut hadir, mengingatkan bahwa isu disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait aksesibilitas di ruang publik maupun layanan keuangan.
“Isu disabilitas tidak cukup hanya berhenti pada komitmen atau seremoni. Harus ada implementasi nyata yang dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas,” ujarnya .
Selama empat tahun terakhir, Dilans telah mendorong peningkatan literasi, advokasi kebijakan, hingga pengembangan usaha bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang benar-benar inklusif.
Program DIA KITA: Jembatan Menuju Kemandirian Ekonomi
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menjelaskan bahwa program DIA KITA merupakan bagian penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Program ini diwujudkan melalui peluncuran flyer edukasi keuangan yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas.Aspek Program DIA KITA Tujuan Edukasi & Literasi Memberikan pemahaman tentang produk dan layanan jasa keuangan dengan metode yang aksesibel. Akses Layanan Mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan layanan ramah disabilitas. Pemberdayaan Ekonomi Membantu penyandang disabilitas menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan terampil.
Darwisman berharap melalui program ini, semakin banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan akses informasi, layanan perbankan, serta kemampuan mengelola keuangan secara mandiri.
“Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat termasuk penyandang disabilitas dapat menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri dan terampil,” ujarnya .
Sejalan dengan Visi Bandung UTAMA
Komitmen Farhan terhadap inklusivitas ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Bandung hingga tahun 2029, yaitu Bandung UTAMA (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis) . Aspek “Terbuka” dalam visi ini secara eksplisit menekankan pentingnya akses yang setara bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan keuangan. (**)
