LOCUSONLINE, JAKARTA – Di tengah harga minyak dunia yang melonjak akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang bisa dibilang heroik sekaligus nekat, menahan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak ikut naik, setidaknya untuk sekarang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah memilih jalur “irit-irit nasional” ketimbang langsung menaikkan harga BBM yang berpotensi memicu gejolak publik.
Alih-alih menaikkan harga, pemerintah meluncurkan serangkaian kebijakan yang dikemas dalam “transformasi budaya kerja nasional” sebuah istilah yang terdengar futuristik, namun intinya adalah: hemat energi dan pangkas pengeluaran.
Salah satu langkah yang cukup menyita perhatian adalah kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diklaim mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun, serta menekan konsumsi BBM masyarakat hingga Rp59 triliun.
Namun, di balik angka-angka fantastis itu, publik tampaknya paham: ini bukan sekadar efisiensi, melainkan strategi bertahan.
Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan “diet anggaran besar-besaran” dengan memangkas belanja kementerian/lembaga (K/L) antara Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Pos-pos yang dianggap kurang penting, seperti perjalanan dinas, rapat, hingga acara seremonial yang ikut dipangkas. Dengan kata lain, pesta birokrasi resmi ditunda, demi menjaga dapur negara tetap mengepul.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
