LOCUSONLINE, JAKARTA – Putusan bebas terhadap videografer Amsal Christy Sitepu memicu reaksi keras dari Komisi III DPR RI. Alih-alih meredakan polemik, putusan tersebut justru memunculkan tudingan baru terkait dugaan tindakan provokatif dari aparat penegak hukum di daerah.
Mengutip berita Liputan 6. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya menangkap adanya indikasi gerakan yang tidak sejalan dengan semangat penegakan hukum pascaputusan pengadilan. Ia secara terbuka menyinggung peran Kejaksaan Negeri Karo yang dinilai bertindak di luar garis koordinasi pimpinan kejaksaan.
“Putusan hakim sudah jelas. Namun kami melihat ada dinamika yang mengarah pada tindakan provokatif. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, sikap Kejari Karo terkesan bertolak belakang dengan arahan pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang selama ini dinilai terbuka terhadap masukan publik dan lembaga legislatif.
Komisi III DPR mengaku kecewa dengan munculnya respons yang dinilai tidak konstruktif tersebut. Habiburokhman menegaskan, seharusnya seluruh aparat penegak hukum menghormati putusan pengadilan sebagai produk hukum yang sah dan final pada tingkat tersebut.
“Jangan sampai ada kesan penegakan hukum berjalan sendiri-sendiri. Ini bisa merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Kasus yang menjerat Amsal sebelumnya menjadi sorotan nasional karena menyangkut dugaan mark up proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
