LOCUSonline, JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan kelihaian fiskalnya: di saat harga bahan bakar pesawat (avtur) melonjak, biaya haji justru diturunkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa tambahan anggaran Rp1,77 triliun untuk menutup biaya penerbangan jamaah haji diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dari APBN lah, kan masih ada cadangan-cadangan,” ujar Purbaya santai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), seolah APBN adalah dompet yang selalu punya “uang receh cadangan” saat dibutuhkan.”
Menurut Purbaya, dana tambahan tersebut berasal dari hasil efisiensi anggaran selama setahun. Dana yang awalnya tersebar di berbagai pos kemudian “dikumpulkan” dan dialihkan untuk kebutuhan mendesak dalam hal ini menutup lonjakan biaya avtur.
Logikanya sederhana: hemat di satu sisi, tambal di sisi lain.
“Kita kan sudah efisiensi, nanti itu disalurkan ke pengeluaran baru,” jelasnya.
Dengan skema ini, pemerintah memastikan jamaah haji tidak perlu menanggung kenaikan biaya, meski harga energi global sedang tidak bersahabat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa biaya haji 2026 justru turun sekitar Rp2 juta per jamaah.
“Kita pastikan biaya haji 2026 turun, walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana.
Pernyataan ini terdengar seperti hukum ekonomi versi optimistis: ketika biaya naik, harga justru diturunkan, tentu saja dengan “bantuan” APBN.
Tambahan anggaran Rp1,77 triliun tersebut akan menopang biaya sekitar 220 ribu calon jamaah haji. Dengan demikian, pemerintah mengambil peran sebagai “penyangga” agar masyarakat tidak terdampak langsung oleh gejolak harga global.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
