LOCUSONLINE.CO – Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal anggaran perjalanan dinas luar negeri Pemkab Garut yang dihubungkan dengan penanganan Kemiskinan Ekstrem.
Pernyataan dari Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan yang menyebutkan Pemkab Garut menganggarkan Rp. 784 juta untuk perjalanan dinas luar negeri (PDLN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 tersebut tentu menjadi perhatian juga dari masyarakat Garut.
Ramainya polemik PDLN Rp. 784 juta yang disimpan di anggaran Disnakertrans mengusik Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka) untuk mendalami dan melakukan kajian sejauh mana efektivitas anggaran PDLN ini dibandingkan dengan Bansos (Bantuan Sosial).
Meskipun kekinian Bupati Rudy Gunawan menjelaskan jika anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud hanya Rp.150 juta dan bukan dari anggaran kemiskinan. Bahkan kata Rudy, aanggaran itu berkaitan dengan projek penempatan kerja warga Garut di Jepang. Adapun anggaran lainnya untuk pelatihan dan pemberian paspor. Uang itu juga belum semua dipergunakan.
Setelah ramai PDLN yang disorot KPK, kini sosok Erna Sugiarti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun profilnya membuat penasaran, hingga banyak yang ingin tahu catatan LHKPN KPK yang telah diumumkan dalam situs elhkpn.kpk.go.id
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
