Ridwan menambahkan, di periode pertama, dengan sangat gamblang bupati sendiri yang menyatakan gagal dengan program amazingnya, tapi DPRD tak jelas dalam melakukan langkah dalam meminta pertanggungjawaban pihak eksekutif. Bungkamnya DPRD pun kini terulang di periode kedua Rudy Gunawan, dimana sejumlah kegiatan yang berjalan tidak baik dibiarkan tanpa pengawasan.
“Bahkan, yang jelas-jelas melanggar Perda pun DPRD seakan bungkam dan tak berkutik dihadapan teknokratis pimpinan Rudy Gunawan. Misalnya pelanggaran Perda PSU (Prasarana Sarana Utilitas) tahun 2016 yang masuk pelaporan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jabar.
Sebenarnya, terang Ridwan, banyak yang bisa dilakukan wakil rakyat yang duduk di kursi empuk gedung DPRD Garut untuk membenahi Tata Kelola Anggaran teknokratis yang bertujuan mensejahterakan masyarakat, jika DPRD nya memiliki kemampuan. Sehingga sangat wajar kalau masyarakat banyak yang bertanya apakah DPRD bisa apa menghadapi Bupati Garut Rudy Gunawan.
“Kita, saat ini merasa sudah tak ada lagi yang bisa diandalkan di pemerintahan Kabupaten Garut dalam tata kelola anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Satu-satunya harapan kita saat ini adalah pemerintah pusat, Mendagri, Menkeu, Bappenas, juga aparat penegak hukum dari Polri, Kejaksaan bahkan KPK untuk masuk melakukan penyelidikan terkait tata kelola anggaran di Kabupaten Garut,” pungkas Ridwan. (Asep Ahmad)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
