LOCUSONLINE.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar diskusi bertajuk Urgensi Pemanfaatan LHKPN Dalam Pemberantasan Korupsi di gedung Merah Putih pada Rabu (27/09/2023).
Melansir kanal youtube KPK RI, pada diskusi tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, menyebutkan ada kemungkinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan tidak 100 persen akurat.
Lantas Alexander Marwata juga menyinggung kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang diawali dari pemeriksaan LHKPN.
“Memang kalau kita lihat laporan LHKPN yang diterima KPK, ada kemungkinan, apa yang dilaporkan para penyelenggara negara tidak 100 persen akurat,” ujar Alexander Marwata (27/09/2023) sebagaimana tayang di kanal youtube KPK RI.
“Artinya ya mungkin masih banyak harta kekayaan yang disembunyikan atau di atas nama orang lain, kemudian tidak dilaporkan,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan Wakil ketua KPK yang menyebut ada kemungkinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan tidak akurat 100 persen, Ridwan warga masyarakat Garut yang juga saat ini tengah melaporkan dugaan harta kekayaan Pejabat Pemkab Garut yang naiknya dalam satu tahun dianggap sangat signifikan yakni mencapai Rp. 2 Milyar lebih mengaku sepakat dengan pernyataan Alexander Marwata.
“Tentu saya sangat sepakat dengan statemen Pak Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Salah satu petinggi KPK ini menyebut kemungkinan LHKPN yang dilaporkan penyelenggara negara tidak 100 persen akurat,” kata Ridwan yang juga koordinator Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka) dalam rilis yang diterima media ini.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
