“Ini seperti ada ketimpangan. Di satu sisi, Tim Pidsus Kejaksaan Agung berlari cepat dalam menangani dugaan Tipikor, tetapi Pidsus Kejaksaan daerah khususnya di Garut terkunci di kursi dalam menangani perkara dugaan Tipikor. Padahal seharusnya kejaksaan menjadi “role model” untuk ditiru dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada peraturan perundang-undangan,” tandasnya.
Menurut Asep Muhidin, penanganan perkara seperti ini berpotensi adanya dugaan pemanfaatan oleh oknum tertentu. Jadi, apabila merujuk penanganan perkara dugaan korupsi, yaitu Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang telah diubah oleh Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, tentu ada deadline waktu agar ada kepastian hukum dalam penanganannya.
“Kalau cara dan modelnya begini, karena Kejasaan juga diduga telah melanggar standar operasional prosedur (SOP) dan tidak memberikan kepastian hukum, warga Garut yang terdiri dari berbagai elemen dan memiliki tujuan sama akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam waktu dekat ini. Kami (Masyarakat Pemerhati Kebijakan) menilai, ini sudah menciderai hukum. Seharusnya Kejaksaan Negeri Garut selaku penegak hukum bisa memberikan contoh ketaatan hukum kepada masyarakat,” tandasnya.
Asep menegaskan, karena hukum di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, maka MPK akan mengambil atau melakukan langkah-langkah terukur agar publik khususnya masyarakat Garut mendapat kepastian hukum terhadap perkara dugaan korupsi di DPRD Garut dengan mengajukan juga Praperadilan. Mungkin banyaknya saksi yang harus diminta keterangan akan menjadi senjata utama Kejari Garut atas berlarut-larutnya penanganan perkara ini. Itu alasan klasik dengan kaset baru. Karena hampir semua Kajari mengatakan seperti itu.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
