LOCUSONLINE – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kecamatan Banyuresmi sukses menggelar acara Desiminasi Kualifikasi Kompetensi Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PTK PAUD) di SDN 2 Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.
“Meski acara ini mendapatkan dukungan penuh, kekecewaan muncul karena semua kepala desa Kecamatan Banyuresmi tidak hadir tanpa klarifikasi,” ungkap Agus Susianto Saputra, MM., Pd, PNF Korwil Pendidikan Kecamatan Banyuresmi, Kamis, 21 Desember 2023.
Menurutnya, acara yang melibatkan anak-anak ini mendapat dukungan resmi dari berbagai instansi, termasuk korwil wilayah Pendidikan Banyuresmi. Namun sangat disayangkan ketidakhadiran pimpinan daerah tanpa informasi.
“Meskipun respons masyarakat positif, ketidakhadiran kepala desa menimbulkan kekecewaan, memunculkan pertanyaan apakah surat undangan tidak sampai atau ada kendala pendelegasian tugas,” tambah Agus.
Pihak Himpaudi menyoroti pentingnya partisipasi kepala desa dalam kegiatan terkait amanat negara. Agus berharap ketidakhadiran kepala desa segera diatasi, mendukung langkah-langkah terkait amanat negara, termasuk kendala anggaran PAUD di Desa Banyuresmi.
“Berita ini akan disampaikan kepada pemangku kebijakan daerah untuk klarifikasi lebih lanjut,” tuturnya seraya menegeaskan, langkah ini bukan hanya untuk kepentingan Dinas Pendidikan, melainkan terkait amanat negara yang sudah diundangkan oleh Kementerian Desa.
Di tempat yang sama, Ketua PC Himpaudi Banyuresmi, Sri Wahyuni, menyoroti kondisi pendidik PAUD dan menyuarakan tuntutan gaji yang layak.
“Jumlah PTK PAUD hampir mencapai 250, termasuk PTK PAUD yang baru terjaring dalam beberapa tahun terakhir,” terang Sri Wahyuni, menyoroti pentingnya menyamakan hak dan kesejahteraan guru-guru PAUD.
Sri Wahyuni mengkritisi paradigma Kepala Desa terkait alokasi dana, menegaskan pentingnya yayasan sebagai aspek pendukung data Dapodik dan payung hukum bagi lembaga PAUD.
“Yayasan menjadi aspek penting dalam mendukung data Dapodik dan memberikan payung hukum bagi lembaga PAUD,” ungkapnya.
Ketua PC Himpaudi Banyuresmi menyoroti urgensi peningkatan kualitas PAUD melalui akreditasi dan kesejahteraan guru. Ia berharap agar Dana Desa tidak hanya diprioritaskan untuk kepentingan umum, namun juga untuk mendukung pendidikan anak usia dini.
“Dari 54 lembaga PAUD aktif dengan sekitar 250 PTK di Kecamatan Banyu Resmi, masih terdapat ketidaksetaraan dalam tingkat kesejahteraan,” jelas Sri Wahyuni.
Ia juga menyampaikan permohonan agar kepala desa dan pihak terkait lebih terlibat dalam menanggapi kondisi para pendidik PAUD.
“Tahun anggaran 2024 diharapkan membawa perubahan positif dalam sistem RPJMDes dan RKPDes,” tandasnya.
Sri Wahyuni mengakhiri pertemuan dengan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Garut yang telah mendukung pembangunan PAUD melalui APBD, mengajak semua pihak untuk mendukung perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dengan harapan insentif yang lebih baik bagi para pejuang pendidikan di wilayahnya pada tahun 2024. (MZR)
