“Jumlah PTK PAUD hampir mencapai 250, termasuk PTK PAUD yang baru terjaring dalam beberapa tahun terakhir,” terang Sri Wahyuni, menyoroti pentingnya menyamakan hak dan kesejahteraan guru-guru PAUD.
Sri Wahyuni mengkritisi paradigma Kepala Desa terkait alokasi dana, menegaskan pentingnya yayasan sebagai aspek pendukung data Dapodik dan payung hukum bagi lembaga PAUD.
“Yayasan menjadi aspek penting dalam mendukung data Dapodik dan memberikan payung hukum bagi lembaga PAUD,” ungkapnya.
Ketua PC Himpaudi Banyuresmi menyoroti urgensi peningkatan kualitas PAUD melalui akreditasi dan kesejahteraan guru. Ia berharap agar Dana Desa tidak hanya diprioritaskan untuk kepentingan umum, namun juga untuk mendukung pendidikan anak usia dini.
“Dari 54 lembaga PAUD aktif dengan sekitar 250 PTK di Kecamatan Banyu Resmi, masih terdapat ketidaksetaraan dalam tingkat kesejahteraan,” jelas Sri Wahyuni.
Ia juga menyampaikan permohonan agar kepala desa dan pihak terkait lebih terlibat dalam menanggapi kondisi para pendidik PAUD.
“Tahun anggaran 2024 diharapkan membawa perubahan positif dalam sistem RPJMDes dan RKPDes,” tandasnya.
Sri Wahyuni mengakhiri pertemuan dengan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Garut yang telah mendukung pembangunan PAUD melalui APBD, mengajak semua pihak untuk mendukung perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dengan harapan insentif yang lebih baik bagi para pejuang pendidikan di wilayahnya pada tahun 2024. (MZR)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
