“Padahal jelas berdasarkan SK Bupati tidak diperbolehkan dibayar bagi penerima bantuan iuran BPJS, apabila bukan warga Kabupaten Garut dan telah berpindah domisili,” ujar Bakti diamini rekan-rekannya.
Bahkan, sambung Bakti, ditemukan adanya penerima bantuan iuran BPJS yang Nomor Induk Kependukan (NIK) nya ganda. Selain itu, ada juga yang tidak jelas keberadaan orangnya. Contohnya, atas nama Li Uu, Ao.
“Dari fakta tersebut, patut diapresiasi kinerja petugas pada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang telah bekerja dengan baik dan bekerjasama melakukan pemborosan,” ujar Bakti dengan nada nyinyir.
Bakti menegaskan, masyarakat juga harus turun terlibat menyikapi semua kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, diantaranya kegiatan Bimbingan Tekhnis (bintek) yang menggunakan anggaran tidak sedikit. “Kalau ada temuan seperti ini, maka artinya Bintek yang diikuti oleh pejabat hanya mubazir,” katanya.
Senada, Koordinator MPK, Asep Muhidin, SH,. MH mengatakan, dari hasil penelusuran tersebut, sekitar Rp. 727. 309.800 pembayaran terhadap penerima bantuan iuran BPJS yang tidak akurat. Hal tersebut berpotensi merugikan keuangan negara karena mengajukan peserta penerima bantuan iuran (PBI) dibuat tidak berdasarkan asas kehati-hatian.
“Bagaimana pertanggungjawaban perbuatan pejabatnya yang bekerja terkesan asal-asalan, sehingga menimblkan pembrosan bahkan jelas merugikan keuangan negara, karena memberikan atau menyampaikan data tidak sesuai sebenarnya,” tegasnya.
Pembayaran BPJS tersebut dinilai sebagai kelalaian pejabat terkait. “Ini murni eror in persona pejabat Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Garut, sehingga patut dimintakan pertanggungjawaban hukum, dan mempertanggngjawabkan pemborosan atas dibayarkannya terhadap penerima bantuan iuran BPJS yang tidak jelas dan valid kepada BPJS,” terangnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
