Ia menyoroti bahwa pelanggaran netralitas ASN dapat berdampak negatif pada integritas, kredibilitas, dan kinerja ASN, serta mengganggu proses demokrasi yang sehat dan adil.
Jajang Saepuloh menegaskan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian.
“ASN harus senantiasa menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Memperlakukan politisi dan partai politik dengan setara serta bekerja atas dasar kepentingan negara dan masyarakat adalah tanggung jawab yang harus diemban,” pungkas Jajang Saepuloh. (MZR)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
